Carut Marut Pembebasan Jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya Dilaporkan ke Polisi

SETELAH melalui analisa dan investigasi yang cukup terkait pembebasan tanah Jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI) telah memberikan laporan kepada pihak aparat kepolisian.

Pasalnya persoalan tersebut sangat kuat indikasi adanya korupsi yang dilakukan secara berserikat. Terutama indikasi keterlibatan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya dan tim appraisal sebagai tim yang diberi SK oleh Walikota dalam membebaskan tanah warga.

Dasar payung hukum dan undang undang sebagai sandaran kami melaporkan adalah :

*Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
*Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
*Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
*Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan *Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
*Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
*Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
*Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
*Undang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
*Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Sekecil apapun uang negara digunakan semestinya ada sandaran payung hukum dan undang undang yang jelas. Sementara kerancuan pembebasan Jalan Lingkar Utara Kota Tasikmalaya sangat nampak dengan adanya pariatif harga tanpa bersandar pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta Undang Undang.

Kami juga meminta kepada aparat kepolisian mempasilitasi guna memanggil Wakikota Tasikmalaya dan tim appraisal untuk memperjelas substansi dari kekisruhan ini.

Sebagai bahan pertimbangan kami juga telah melampirkan data analisa untuk dijadikan bahan pembantu dalam penyelidikan aparat kepolisian.

Tasikmlaya, 27 Mei 2018

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI)

IWAN RESTIAWAN
PEMBINA

Tinggalkan Balasan

Nama *
Surel *
Situs web