PKH Pemutus Mata Rantai Kemiskinan di Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA – Kota Tasikmalaya menjadi salah satu dari 44 kota se-Indonesia yang menjadi daerah pencairan dan pencanangan Program Keluarga Harapan (PKH) non-tunai, sekaligus menjadi kota pertama di Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) RI, Khofifah Indar Parawangsa, ketika mensoialisasikan penyaluran bantuan sosial nontunai PKH di gedung Serba Guna kompleks Balai Kota Tasikmalaya, Jumat (3/3/2017) siang.

Tiba di gedung Serba Guna Mensos Khofifah disambut Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman bersama sejumlah pejabat dan tamu undangan. Mereka antusias menyaksikan cara penarikan uang tunai dari mesin ATM mobile.

“Kebetulan Kota Tasik menjadi salah satu dari 44 kota se-Indonesia yang menjadi daerah konversi Rastra atau beras sejahtera menjadi bantuan pangan,” kata Mensos.

Ditambahkan Mensos Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sudah terbit sejak Desember 2016 dan anggaran sudah cair pekan pertama di bulan Januari. “Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak segera mendistribusikan Rastra. Percepatan distribusi Rastra sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan program terutama Bansos dan subsidi pangan,” ucap Mensos.

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman menyebutkan PKH memberikan kontribusi besar menekan angka kemiskinan di Indonesia. Tak terkecuali di Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2012, angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya terbilang tinggi yakni 19,2 persen. Sedangkan tahun 2015 angka kemiskinan bisa terus ditekan menjadi 16 persen. Penurunan angka kemiskinan tersebut, salah satunya berkat PKH yang lebih dominan pada program yang menyentuh pendidikan dan kesehatan.

“Kita harus bersyukur karena di tahun 2017 ini anggaran PKH untuk Kota Tasikmalaya menyentuh angka Rp 116 miliar. Dengan anggaran yang sedemikian besar diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya,” ucap Budi. (DWI)***

Tinggalkan Balasan

Nama *
Surel *
Situs web