JAWA BARAT — Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Menurutnya, stabilitas harga energi global menjadi kunci utama yang menentukan seberapa besar tekanan fiskal yang harus ditanggung negara melalui pos subsidi.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk kebutuhan subsidi sebagai langkah antisipatif sejak awal. Jika situasi geopolitik membaik dan harga energi kembali stabil, kebutuhan subsidi diproyeksikan menurun.
"Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi," kata Purbaya.
Penurunan beban subsidi ini, lanjut dia, akan menciptakan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, pemerintah memiliki ruang untuk mengalokasikan dana ke program-program prioritas lain yang dinilai penting oleh presiden.
Pernyataan Menkeu tersebut menegaskan keterkaitan erat antara dinamika geopolitik global dan kondisi fiskal domestik. Ketika konflik di kawasan penghasil energi memanas, harga minyak dan energi cenderung tertekan naik, yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan subsidi pemerintah. Sebaliknya, meredanya ketegangan berpotensi menahan laju harga energi dan mengurangi tekanan terhadap belanja negara.
"Sehingga akan jauh berkurang (beban subsidi) dan ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh presiden. Jadi kita lihat seperti apa perkembangannya, kemudian baru kita sesuaikan," ujarnya.
Meski optimistis, Kementerian Keuangan belum akan melakukan penyesuaian terhadap postur APBN dalam waktu dekat. Pemerintah memilih untuk menunggu perkembangan situasi global serta mengkaji dampaknya terhadap perekonomian nasional sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Purbaya menegaskan, evaluasi terhadap kebutuhan subsidi dan ruang fiskal akan dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini diambil agar pengelolaan APBN tetap adaptif terhadap perubahan eksternal, sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan program-program prioritas nasional.