CIREBON — Sebanyak 40 petugas gabungan dari KPP Pratama Cirebon Dua dan Bapenda Kabupaten Cirebon menyisir Jalan Tuparev, kawasan komersial tersibuk di Kabupaten Cirebon, sejak pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Mereka mendatangi 88 lokasi usaha yang mencakup hotel, restoran, klinik, bengkel, jasa keuangan, hingga showroom kendaraan.
Kegiatan Mapag Data ini bukan sekadar pendataan administratif. Petugas melakukan identifikasi wilayah potensial, observasi lapangan, wawancara dengan pemilik usaha, hingga dokumentasi dan geotagging lokasi usaha.
Kepala KPP Pratama Cirebon Dua, Maulana Abdullah, meninjau langsung progres pendataan di sejumlah titik. Menurutnya, data yang baik tidak bisa hanya mengandalkan laporan dari sistem.
"Data yang baik tidak hanya berasal dari sistem, tetapi juga perlu dikonfirmasi langsung di lapangan. Itulah semangat Mapag Data," kata Maulana kepada awak media saat berada di lokasi.
Hasil dari kunjungan ini akan memperkaya basis data perpajakan milik Direktorat Jenderal Pajak sekaligus membantu pengawasan dan pelayanan yang lebih tepat sasaran.
Sekretaris Bapenda Kabupaten Cirebon, Fahmi Sudjati, turun langsung memantau proses wawancara dan pendataan di lapangan. Dia menjelaskan bahwa kolaborasi ini menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghimpun data ekonomi aktual.
"Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah dan KPP dapat memperoleh data usaha yang lebih lengkap, valid, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan," ujar Fahmi.
Pertumbuhan sektor kuliner, perhotelan, perdagangan, dan jasa di kawasan Tuparev dinilai mencerminkan dinamika ekonomi Kabupaten Cirebon yang cukup tinggi. Jalan Tuparev sendiri dipilih karena merupakan urat nadi perekonomian daerah.
Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap Mapag Data bisa menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara pusat dan daerah dalam membangun kualitas data yang lebih baik.
"Kolaborasi ini menunjukkan bahwa data yang berkualitas dibangun melalui kerja sama dan kehadiran langsung di tengah aktivitas masyarakat," pungkas Fahmi.
Dengan data yang lebih akurat, kebijakan perpajakan dan pendapatan daerah diharapkan bisa lebih efektif ke depannya.