Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dalam pendataan dan pemeriksaan bangunan layanan publik yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PU Dody Hanggodo untuk memastikan bangunan yang terdampak masih aman digunakan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan perbaikan.
Prioritas pemeriksaan difokuskan pada bangunan yang menjadi bagian dari pelayanan dasar masyarakat, seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah. Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, kepastian keamanan bangunan sangat penting agar layanan publik dapat segera beroperasi kembali.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses pemeriksaan, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah jumlah personel di lapangan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang telah berada di lokasi, sehingga total menjadi 14 personel.
Pemeriksaan dimulai dari Labuan Bajo, mencakup Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah Labuan Bajo selesai, tim akan bergerak ke Ruteng dan wilayah lain untuk menyusuri bangunan yang terdampak.
Hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan maupun perbaikan bangunan, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengguna bangunan mengenai keamanan fasilitas dalam masa tanggap darurat.
Selain memeriksa bangunan, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga mengecek sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan meliputi Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air di masyarakat.
BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan dan penanganan sarana air minum. Salah satu penanganan dilakukan di Kabupaten Ende, yakni perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende.
Sebanyak 10 personel tambahan akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Mereka akan melakukan pengecekan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat. Di Kabupaten Nagekeo, dukungan saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA), dua di antaranya telah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo.
Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU), dengan delapan unit untuk penanganan saat ini dan delapan unit lainnya pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Selain itu, di Kupang disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja.
Saat ini, Kementerian PU menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi secara cepat. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya, akan dilakukan.
Untuk pemenuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM jika jaringan tersedia. Jika tidak, alternatif dukungan seperti mobil tangki, hidran umum, tampungan air, dan sarana pendukung lainnya akan disiapkan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Langkah ini merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk memastikan akses layanan dasar bagi masyarakat terdampak gempa selama masa tanggap darurat.