JAWA BARAT — Dari jumlah tersebut, sebanyak 794.475 KPM juga tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan untuk data yang terindikasi ini tidak langsung dicoret, melainkan ditangguhkan sementara sambil menunggu proses verifikasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penonaktifan permanen hanya dilakukan jika penerima terbukti menggunakan bantuan untuk judi online, terutama jika penyalahgunaan terjadi berulang kali. Kemensos juga bekerja sama dengan Polri untuk menindaklanjuti temuan PPATK yang mengandung aspek hukum.
Artinya, temuan awal PPATK hanya menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut, bukan vonis akhir. Data tersebut juga tidak pernah dipublikasikan sebagai daftar terbuka yang bisa diakses masyarakat umum.
Indikasi ini muncul setelah data penerima bantuan diperiksa terhadap informasi transaksi keuangan yang diduga berhubungan dengan aktivitas perjudian daring. Namun, perlu dipahami bahwa status terindikasi tidak selalu berarti penerima bansos sendiri yang bermain.
Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mencatat, dari 259 KPM yang bansosnya ditangguhkan di wilayah tersebut, 195 di antaranya telah mengajukan klarifikasi. Beberapa kasus menunjukkan NIK penerima digunakan oleh anggota keluarga lain, atau rekening dan nomor telepon penerima dipakai pihak lain untuk bertransaksi.
Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bantuan melalui portal resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:
Data pada layanan tersebut bersumber dari DTSEN yang memuat 10 kelompok desil. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 adalah yang tertinggi. Masyarakat pada desil 1 sampai 4 dapat diusulkan menjadi penerima PKH dan Program Sembako.
Jika bantuan tiba-tiba tidak cair dan status menunjukkan penangguhan, penerima yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas judi online dapat mengajukan sanggahan. Dinas Sosial setempat mengarahkan KPM untuk menghubungi operator DTSEN di kantor desa atau kelurahan masing-masing.
Beberapa kondisi yang perlu diklarifikasi antara lain:
Perlu digarisbawahi, tidak ada situs resmi yang memungkinkan masyarakat mengecek apakah NIK mereka tercatat dalam database transaksi judi online milik PPATK. Waspadai informasi atau situs yang menawarkan layanan tersebut karena berpotensi penipuan. Informasi lengkap mengenai status bantuan hanya dapat diakses melalui kanal resmi Kemensos.