JAWA BARAT — Kementerian ESDM mengubah strategi pengadaan bahan bakar minyak dari lelang terbuka menjadi perburuan pasokan ke negara-negara yang memiliki stok berlebih. Langkah ini diambil setelah peserta lelang pengadaan BBM merosot tajam sejak konflik di Timur Tengah pecah pada awal 2026. Perubahan cara itu berpotensi menaikkan harga beli, tetapi dinilai perlu untuk menjaga ketahanan stok nasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyatakan pihaknya kini bergerak aktif mendatangi negara-negara pemilik kelebihan stok, bukan lagi menunggu penawaran masuk lewat lelang. Menurut Laode, kondisi pasar global membuat mekanisme lelang yang biasa dipakai Pertamina tidak lagi efektif.
"Sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, sekarang lelang itu relatif pesertanya tidak ada. Jadi, kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok," kata Laode dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, dikutip dari Antara, Senin, 5 Oktober.
Pernyataan itu menjadi penanda pertama bahwa Indonesia mengubah cara berburu pasokan energi di tengah gejolak geopolitik, bukan sekadar menyesuaikan anggaran atau jadwal impor.
Perubahan metode ini dipicu konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang meletus pada awal 2026. Dampaknya, Indonesia kehilangan sekitar 25 persen sumber impor BBM yang selama ini dipasok dari kawasan tersebut.
Ketika pemasok tradisional menahan diri, lelang pengadaan yang digelar Pertamina nyaris tanpa peminat. Pemerintah pun mengambil alih peran pencarian pasokan secara langsung dengan mendekati negara-negara yang sedang surplus produksi.
"Yang kami lakukan sekarang adalah hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada," ujar Laode.
Konsekuensi dari cara baru ini tidak bisa dihindari. Laode mengakui harga BBM yang dibeli lewat jalur perburuan pasokan bisa lebih tinggi dibanding pengadaan normal.
"Kita beli dengan harga yang akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa," katanya.
Meski begitu, pemerintah menilai tambahan biaya itu sepadan dengan jaminan pasokan. Laode menyebut ketahanan stok BBM nasional bisa terjaga untuk sekitar 18 sampai 20 hari ke depan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan cadangan BBM nasional masih berada di standar minimal, yakni 18 hingga 21 hari, di tengah gejolak geopolitik yang belum mereda. Posisi itu membuat pemerintah bergerak cepat mengamankan pasokan tambahan.
Untuk meredam dampak ke masyarakat, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik sampai akhir tahun. Kebijakan menahan harga dan menjaga stok itu, menurut Bahlil, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Berbeda dengan BBM subsidi, harga BBM nonsubsidi tetap mengikuti perkembangan pasar. Bahlil menyebut kenaikan harga minyak global dan Indonesian Crude Price akan memengaruhi harga jual, begitu pula sebaliknya saat harga turun.
"Harga BBM nonsubsidi itu akan mengikuti harga pasar. Kalau harga pasar globalnya itu naik, ICP-nya otomatis dia akan naik. Tetapi kalau harga ICP-nya turun, pasti juga dia akan melakukan koreksi," kata Bahlil.
Bagi konsumen, kombinasi dua kebijakan itu berarti harga Pertalite dan Solar bersubsidi tetap, sementara harga Pertamax dan produk nonsubsidi lain bisa bergerak naik-turun mengikuti pasar dunia.
Yang paling tertekan sebenarnya adalah ruang fiskal pemerintah. Membeli BBM dengan harga lebih tinggi demi menambal 25 persen sumber impor yang hilang berarti subsidi energi berpotensi membengkak, terutama jika konflik di Timur Tengah berkepanjangan dan harga minyak global terus menguat.
Perubahan dari lelang ke perburuan pasokan menunjukkan satu hal: Indonesia kini bernegosiasi dari posisi yang kurang menguntungkan. Kehilangan seperempat sumber impor memaksa pemerintah membayar premi demi memastikan SPBU tetap terisi dalam 18 sampai 20 hari ke depan.