JAKARTA — Agita Nurfianti menilai pengendalian TBC di Jawa Barat masih menghadapi persoalan mendasar, terutama memastikan pasien terdeteksi sejak awal dan menjalani pengobatan secara rutin hingga tuntas. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan, senator asal Jawa Barat itu menyoroti dua hal sekaligus: efektivitas skrining melalui Cek Kesehatan Gratis dan akses terhadap obat TBC dengan masa pengobatan lebih pendek.
Agita menyebut angka pengidap TBC di Jawa Barat tergolong tinggi. Karena itu, ia mempertanyakan apakah pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis dapat sekaligus menjaring masyarakat yang menderita TBC.
"Di Jawa Barat, angka pengidap TBC ini termasuk yang tinggi. Kemudian, dari CKG ini apakah bisa dideteksi pasien-pasien penderita TBC?" ujar Agita.
Pertanyaan itu menyasar mekanisme skrining yang selama ini berjalan. Jika CKG tidak dirancang untuk menangkap kasus TBC, warga berisiko baru terdeteksi setelah gejala memburuk.
Selain soal deteksi, Agita menyoroti ketersediaan obat TBC dengan durasi pengobatan lebih singkat. Ia mengaku mengetahui adanya obat TBC yang disebut dapat digunakan dengan masa pengobatan hanya sekitar satu bulan, berbeda dengan pengobatan TBC yang selama ini memakan waktu lebih panjang.
"Yang saya tahu ada pengobatan TBC yang lebih singkat, yaitu sekitar satu bulan saja, hal ini berbeda dengan pengobatan TBC yang biasanya memakan waktu sekitar enam bulan. Apakah obat tersebut sudah ada dan sudah beredar, atau seperti apa?" kata Agita.
Ia lalu mempertanyakan apakah obat tersebut sudah tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan bisa diperoleh pasien pengguna BPJS Kesehatan.
"Jika sudah ada, apakah ini ada di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan juga apakah bisa didapatkan oleh pasien pengguna BPJS?" ujarnya.
Menurut Agita, pengobatan jangka panjang menuntut pengawasan dan pengendalian kepatuhan pasien yang tidak mudah. Kondisi itu, katanya, turut dirasakan di Jawa Barat.
"Ini kalau memang sudah ada dan sudah beredar, ini akan sangat membantu, karena pengobatan yang selama enam bulan itu butuh pengontrolannya yang agak sulit juga untuk di Jawa Barat ini, untuk mengontrol pasien-pasien TBC ini, untuk mau meminum obat atau mau berobat secara rutin," kata Agita.
Kepatuhan berobat menjadi titik krusial. Pasien yang berhenti di tengah jalan berisiko kambuh dan memperbesar peluang penularan ke orang di sekitarnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan pemerintah tengah mengembangkan pilihan pengobatan TBC, antara lain melalui suntikan sekali pemberian, yang durasi pengobatannya lebih singkat dibanding metode sebelumnya. Namun, metode tersebut belum bisa beredar karena masih dalam tahap uji klinis.
"Kemudian kita ada suntik sekali. Tapi itu sedang diuji klinis Bapak/Ibu. Mudah-mudahan kalau bisa jalan nanti bisa bagus ya," ujar Budi Gunadi Sadikin.
Artinya, hingga uji klinis rampung, pengobatan TBC di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lain masih mengacu pada regimen yang berlaku saat ini.
Agita berharap penanganan TBC terus diperkuat, mulai dari deteksi pasien hingga memastikan keberlanjutan pengobatan. Menurutnya, kemudahan akses terhadap pengobatan dan dukungan pembiayaan menjadi penting agar pasien dapat menjalani pengobatan secara rutin sampai tuntas.
Bagi warga Jawa Barat, dua hal itu saling terkait. Skrining yang menjangkau lebih banyak orang menentukan berapa kasus yang terdeteksi, sementara jaminan ketersediaan obat dan pembiayaan menentukan apakah pasien bertahan sampai sembuh.