BOGOR — Muhammad Alfadly Ridwan menyoroti isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI. Bagi Presma UIKA Bogor itu, mundurnya seorang pejabat publik bukan pengganti pertanggungjawaban atas persoalan yang tengah dipersoalkan publik.
Ia menilai putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran harus menjadi momentum menguji secara terbuka proses pemenuhan persyaratan pencalonan pejabat publik.
Alfadly menegaskan persoalan penyetaraan pendidikan itu tidak berhenti pada urusan dokumen. Menurutnya, publik berhak mendapat penjelasan soal proses penerbitan dokumen serta tanggung jawab institusi negara yang terlibat di dalamnya.
"Kita tidak sedang berbicara mengenai kebencian terhadap individu, kita sedang berbicara mengenai prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum," ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa, 10 November 2026.
Prinsip kesetaraan di hadapan hukum itu, kata Alfadly, yang membuat persoalan pencalonan Gibran layak diuji terbuka. Bukan karena sosoknya, melainkan karena menyangkut standar yang berlaku bagi semua warga negara.
Alfadly juga mempertanyakan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan tentang bagaimana persoalan akan diselesaikan.
Apakah lewat pertanggungjawaban konstitusional, atau sekadar menjadi jalan keluar dari tekanan politik. "Pengunduran diri bukanlah pengganti pertanggungjawaban. Jika terdapat persoalan hukum dan administrasi dalam proses pencalonan, maka persoalan tersebut harus tetap dijelaskan secara transparan dan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku," katanya.
Di luar sosok Gibran, Alfadly menyoroti sikap DPR RI. Ia meminta lembaga legislatif tidak menjadikan polemik tersebut sebagai komoditas transaksi politik antarelite.
Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, menurutnya, harus dilakukan secara objektif dan berbasis bukti. Hak itu tidak boleh berubah menjadi alat tawar-menawar kepentingan partai politik.
Alfadly menempatkan persoalan ini sebagai ujian bagi institusi negara. Putusan MA sudah keluar, pernyataan soal niat mundur sudah disampaikan. Yang tersisa, menurut dia, adalah penjelasan terbuka soal proses pencalonan dan tanggung jawab institusi yang menerbitkan dokumen tersebut.