JAWA BARAT — Perbaikan pengelolaan belanja barang dan jasa berpotensi menyediakan dana ratusan triliun rupiah, menurut Presiden Prabowo Subianto, dari anggaran yang disebut hangus. Dalam pidato pada Rabu (11/11/2026) malam, ia menyebut nilainya mencapai Rp 480 triliun setiap tahun, berdasarkan perhitungan ketidakefisienan belanja yang dilaporkan kepadanya.
Prabowo Subianto menempatkan persoalan manajemen sebagai kunci pembenahan belanja pemerintah saat berpidato pada perayaan HUT ke-15 Partai Nasional Demokrat. Menurutnya, angka pemborosan anggaran dapat menjadi dasar untuk melihat ruang penghematan, meskipun besarnya dana yang hilang berpotensi melemahkan semangat pemerintah.
“Tapi ini bisa menjatuhkan moril kita, tapi ini bisa memberi harapan. Artinya, ini adalah masalah manajemen,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Pesan Prabowo berpusat pada manfaat memperbaiki cara pemerintah membelanjakan uang. Apabila pengelolaannya semakin baik dan efisien, ia menilai pemerintah dapat memiliki dana siap pakai ratusan triliun rupiah dari hasil efisiensi.
Dasar angka Rp 480 triliun adalah laporan yang, menurut Prabowo, diterimanya dari pimpinan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Laporan tersebut menyebut sepertiga APBN digunakan untuk belanja barang dan jasa.
Dari porsi belanja barang dan jasa, sebanyak 40% disebut hangus akibat pengeluaran yang tidak efisien. Persentase 40% dalam penjelasan Prabowo merujuk pada anggaran belanja barang dan jasa, bukan keseluruhan APBN.
“Saya diberi laporan dari Ketua LKPP. Beliau mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga, dan beliau hitung dari belanja barang ini 40% hangus,” beber Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo kemudian menyebut nilai sepertiga APBN kurang lebih Rp 1.200 triliun. Dengan menggunakan porsi 40% dari nilai belanja tersebut, ia memperoleh angka Rp 480 triliun yang disebut hangus setiap tahun.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyandingkan nominal anggaran yang hangus dengan nilai hampir US$ 30 miliar. Angka rupiah dan dolar itu disampaikan untuk menggambarkan besarnya dana yang menurutnya hilang dalam pelaksanaan belanja pemerintah.
Prabowo turut menyampaikan klaim yang lebih luas mengenai kebocoran kekayaan Indonesia. Ia mengaitkannya dengan kesimpulan para ahli ekonomi, lalu menyebut 30% APBN bocor.
“Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia, ya kurang lebih kesimpulannya adalah 30% kekayaan kita bocor. 30%. Artinya 30% APBN kita bocor,” beber Presiden Prabowo Subianto.
Klaim 30% APBN dan perhitungan Rp 480 triliun perlu dibaca sesuai dasar masing-masing. Angka pertama disampaikan sebagai gambaran kebocoran secara umum, sedangkan nominal kedua berasal dari perhitungan ketidakefisienan pada porsi belanja barang dan jasa.
Karena dasar perhitungannya berbeda, Rp 480 triliun dalam uraian Prabowo tidak disebut sebagai hasil penghitungan 30% dari keseluruhan APBN. Nominal tersebut diperoleh dari 40% atas belanja yang nilainya kurang lebih Rp 1.200 triliun.
Bagi pengelolaan anggaran, perhatian Prabowo tertuju pada dana yang dapat tersedia apabila pemborosan ditekan. Ia melihat pembenahan manajemen sebagai jalan untuk mendapatkan manfaat lebih besar dari uang yang sudah dialokasikan pemerintah.
Namun, potensi penghematan dan dana yang sudah tersedia merupakan dua hal berbeda. Ratusan triliun rupiah yang disebut Prabowo masih ditempatkan sebagai peluang dari perbaikan efisiensi, bukan pengumuman hasil penghematan yang telah terealisasi.
Prabowo mengaitkan peluang dana siap pakai dengan syarat pengelolaan belanja yang lebih baik. Besarnya manfaat bagi pemerintah bergantung pada kemampuan memperbaiki manajemen dan menekan pengeluaran yang tidak efisien.