Foto Gibran Terbalik di Ruang Banggar DPRD Jabar, Aliansi Masyarakat Sipil Bantah Skenario

Penulis: Candra Setiabudi  •  Minggu, 15 November 2026 | 05:31:31 WIB
Pimpinan rombongan audiensi Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat menyampaikan klarifikasi terkait insiden foto terbalik di ruang Banggar DPRD Jabar.

BANDUNG — Polemik foto Gibran Rakabuming Raka yang diturunkan dan diletakkan dalam posisi terbalik di ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat mendapat tanggapan resmi dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat. Aliansi menegaskan peristiwa itu bukan skenario yang telah disusun rapi oleh rombongan audiensi, melainkan tindakan spontan salah satu peserta yang hadir di lokasi.

Agenda utama pertemuan pada Kamis (12/11) adalah penyampaian pernyataan sikap dari Masyarakat Sipil Jawa Barat. Rangkaian acara dilanjutkan dengan aksi simbolis berupa penyerahan pigura foto Gibran Rakabuming Raka kepada pihak DPRD.

Kronologi: Foto Diturunkan Saat Sesi Foto Bersama

Andri P. Kantaprawira, selaku pimpinan rombongan audiensi, menjelaskan penurunan pigura terjadi saat sesi foto bersama antara para tokoh dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jabar. Sesi itu berlangsung setelah acara resmi ditutup.

"Penurunan pigura foto tersebut terjadi saat sesi foto bersama antara para tokoh dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jabar setelah acara resmi ditutup. Peserta yang berada di barisan belakang secara spontan menurunkan foto tersebut dan menjadikannya bagian dari momen foto bersama, yang kemudian viral di berbagai media," ujar Andri dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11).

Andri menekankan aksi foto terbalik itu sama sekali tidak masuk dalam agenda resmi maupun desain gerakan kelompoknya. Rombongan, menurut dia, tidak memiliki niat menciptakan kegaduhan melalui skenario tertentu.

Ketua DPRD Jabar Sebut Tindakan Personal

Pernyataan Andri diperkuat oleh Ketua DPRD Jabar Buki Wibawa. Sesaat setelah kejadian, Buki langsung menyebut tindakan tersebut merupakan tindakan personal dari individu yang bersangkutan.

Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat juga memberikan pandangan hukum terkait status Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan pengamatan mereka, Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI setelah menyampaikan pengunduran diri secara resmi kepada MPR pada pukul 11.00 WIB.

Dasar Hukum: Gibran Dinilai Tak Lagi Pejabat Negara

Sejak waktu tersebut, aliansi menilai Gibran tidak lagi menyandang status sebagai pejabat negara. Dengan dasar hukum itu, mereka memandang aksi penurunan pigura foto sebagai bentuk ekspresi emosional masyarakat yang tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Klarifikasi ini diharapkan meredam polemik yang beredar luas di media cetak maupun elektronik. Aliansi juga memastikan proses audiensi antara masyarakat sipil dan pimpinan DPRD Jawa Barat tetap berjalan secara profesional tanpa dicemari interpretasi keliru atas insiden spontan tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat akan tingginya sensitivitas publik terhadap simbol-simbol kenegaraan di ruang publik.

Reporter: Candra Setiabudi
Sumber: malutpost.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top