CIREBON — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat memberikan peringatan serius terkait tingginya angka pengangguran yang berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Masalah ini dinilai sebagai tantangan kronis yang belum menemukan solusi tuntas di tingkat daerah maupun nasional.
Kabid Pendidikan Pelatihan dan Produktifitas Disnakertrans Jabar, Dr Jatti Indriati SH MSi, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembukaan acara Pembinaan LPK Swasta Kota Cirebon di aula Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Rabu (6/5/2026). Ia menyebut kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan awal pendidikan vokasi.
"Pengangguran tertinggi itu disumbang oleh SMK. Padahal SMK adalah pendidikan vokasi yang kita harapkan lulusannya bisa langsung masuk ke dunia kerja. Tapi ini isu yang tidak pernah selesai, bukan hanya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tapi di level nasional pun sama," ujar Jatti Indriati.
Lampu Kuning: Pengangguran Laki-laki Lebih Tinggi dari Perempuan
Selain latar belakang pendidikan, Disnakertrans Jabar memaparkan pergeseran tren pengangguran berdasarkan gender. Data terbaru menunjukkan jumlah laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan kini lebih banyak dibandingkan perempuan, sebuah kondisi yang menuntut evaluasi strategi penyerapan tenaga kerja secara menyeluruh.
Jatti menekankan bahwa dominasi pengangguran pada kelompok laki-laki memiliki dampak sosial yang luas. Hal ini berkaitan erat dengan struktur masyarakat yang masih menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
“Dominasi pengangguran laki-laki ini juga menjadi perhatian khusus mengingat peran mereka sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga,” tandasnya.
Tantangan Industri High-Tech dan Arus Tenaga Kerja Asing
Tingginya angka pengangguran ini juga dipicu oleh ketidaksiapan sumber daya manusia lokal menghadapi industri berbasis teknologi tinggi (high-tech). Jatti menyoroti fenomena dunia tanpa batas atau borderless world yang kini mulai berdampak langsung pada ekosistem industri di tanah air.
Masuknya penanaman modal asing yang dibarengi dengan mobilisasi tenaga kerja luar negeri menjadi ancaman nyata jika kompetensi lulusan lokal tidak segera ditingkatkan. Saat ini, banyak industri besar sudah mengadopsi teknologi maju yang belum sepenuhnya mampu diimbangi oleh kurikulum pendidikan di daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong adanya sinkronisasi ulang antara kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar kerja terkini. Langkah ini penting untuk memastikan setiap lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi memiliki keterampilan spesifik yang dicari oleh sektor industri modern agar tidak kalah bersaing di pasar global.
