BANDUNG — Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menegaskan dukungan penuh Pemkot Bekasi terhadap program strategis Bank Indonesia. Dukungan itu mencakup tiga sektor utama: pengendalian inflasi daerah, penguatan digitalisasi transaksi keuangan, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Ini menjadi momentum pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat sekaligus menjadi ajang mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan negara,” ujar Abdul Harris Bobihoe dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Strategi Pemkot Bekasi Kendalikan Inflasi
Menurut Abdul Harris, sinergi yang kuat antara pemda dan Bank Indonesia sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Kerja sama yang erat dinilai mampu mempercepat implementasi program pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Dengan terjalinnya koordinasi yang baik, berbagai program pembangunan ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat,” tambahnya.
Pergantian Pimpinan BI Jabar: Junanto Herdiawan Resmi Dilantik
Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono secara resmi melantik Junanto Herdiawan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Junanto menggantikan Muhamad Nur yang telah menjabat selama kurang lebih 2,5 tahun.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu melanjutkan sekaligus memperkuat berbagai program strategis Bank Indonesia di Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting dari Pemerintah Pusat maupun daerah.
Pemerataan Uang dan Stabilitas Rupiah Jadi Fokus
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas rupiah dan perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa penguatan kelembagaan keuangan dan pemerintahan menjadi salah satu fokus utama Pemprov Jabar.
Menurut Dedi, pemerataan peredaran uang di tengah masyarakat juga perlu terus diperkuat demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Momentum ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Barat.
