KARAWANG — Komandan Markas Daerah (Kamda) LMP Jawa Barat, H. Awandi Siroj Suwandi, menegaskan audiensi ini merupakan bentuk kontrol sosial. Langkah itu diambil setelah pihaknya kesulitan mendapat konfirmasi langsung dari Plt Kadiskes Karawang melalui telepon maupun WhatsApp. "Kami sudah berupaya melakukan konfirmasi secara personal, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai. Akhirnya kami tempuh jalur resmi dengan melayangkan surat audiensi," ujar Awandi dalam keterangannya, Jumat (13/6/2026).
Nilai Temuan BPK Signifikan, LMP Desak Transparansi
Salah satu poin utama yang diangkat LMP adalah sejumlah program dan kegiatan di lingkungan Dinkes Karawang yang pernah menjadi objek audit atau uji petik BPK. Awandi menyebut nilai temuan tersebut cukup besar sehingga memicu perhatian luas masyarakat. Ia menegaskan, kehadiran LMP bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
"Dinkes Karawang merupakan salah satu OPD dengan alokasi anggaran sangat besar. Masyarakat berhak tahu sejauh mana realisasi program kesehatan yang didanai APBD," tegasnya. Ia menambahkan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor, bidang kesehatan harus tetap menjadi prioritas karena menyentuh kebutuhan dasar warga.
Rapor Pelayanan RSUD Jatisari dan RSUD Rengasdengklok Disorot
LMP Jabar juga menyoroti kualitas pelayanan di RSUD Jatisari dan RSUD Rengasdengklok. Dua rumah sakit milik Pemkab Karawang ini dinilai kerap memicu polemik dan keluhan di tengah masyarakat. Menurut Awandi, Dinas Kesehatan tidak bisa lepas tangan karena merupakan leading sector yang memegang fungsi pengawasan sistem kesehatan daerah.
"Pengawasan terhadap rumah sakit daerah harus diperkuat agar standar pelayanan tetap terjaga. Keluhan masyarakat harus direspons dengan cepat demi menjaga kepercayaan publik," ujarnya.
Plt Kadiskes Diminta Lebih Terbuka Jelang Definitif
Di akhir audiensi, Awandi berharap momentum ini dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat. Ia meminta Plt Kepala Dinas Kesehatan Karawang untuk lebih responsif dan terbuka terhadap kritik maupun masukan konstruktif, terlebih di tengah beredarnya kabar bahwa jabatan Plt tersebut akan segera didefinitifkan.
"Sikap akomodatif sangat penting bagi seorang pimpinan dinas untuk dijadikan bahan evaluasi kerja. Kami murni bergerak atas dasar kepedulian terhadap kualitas pelayanan publik di Karawang," pungkas Awandi.
