BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pihaknya akan menahan bantuan pemerintah untuk desa atau kelurahan yang tidak serius memberantas peredaran obat keras ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan Dedi di Mapolres Subang, Senin (10/8/2026), sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran publik terhadap peredaran obat-obatan terlarang yang kian terbuka.
Dedi menilai kondisi peredaran obat keras ilegal di Jawa Barat telah memasuki tahap mengkhawatirkan. Penjualan diduga dilakukan secara terang-terangan dan mudah dijangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelajar. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan tindak kriminal.
Perangkat Desa Garda Terdepan Pencegahan
Kepala daerah yang akrab disapa KDM itu menekankan bahwa aparat desa dan kelurahan memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam pengawasan. Perangkat kewilayahan diminta proaktif melakukan pemantauan ketat serta berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum di wilayah masing-masing.
“Kalau di desa itu masih ada peredaran obat keras, bantuan pemerintah untuk desa tersebut akan kita tahan,” tegas Dedi. Ia menambahkan bahwa bantuan pemerintah tidak dapat dipandang sekadar penyaluran anggaran, melainkan harus dibarengi tanggung jawab moral dan kinerja nyata dalam menjaga ketertiban wilayah.
“Jangan sampai desa menerima bantuan, tetapi di desanya peredaran obat keras dibiarkan. Pemerintah desa harus ikut bertanggung jawab menjaga keamanan dan masa depan masyarakatnya,” lanjut Dedi dalam keterangannya.
Sinergi Pengawasan dan Pelaporan Warga
Gubernur berharap sinergi antara aparat desa, kelurahan, dan masyarakat luas dapat diperkuat. Masyarakat diminta aktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat-obatan ilegal kepada pihak berwenang.
Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman serta memastikan generasi muda terlindungi dari dampak buruk penyalahgunaan obat keras. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menindaklanjuti temuan di lapangan dan mendukung upaya kepolisian dalam memberantas jaringan peredaran obat terlarang di wilayah hukumnya.
