GARUT — Rencana peningkatan status Klinik Utama Dr H.A. Rotinsulu di Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, menjadi rumah sakit mendapat lampu hijau dari Komisi V DPRD Jawa Barat. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Garut ini menilai pengembangan fasilitas tersebut menjadi kebutuhan mendesak di tengah tingginya angka rujukan pasien.
"Komisi V DPRD Jabar siap memberikan dukungan dan mendorong percepatan sepanjang prosesnya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pelayanan masyarakat," ujar Aten Munajat di Garut, Sabtu.
Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit di Garut Masih Terbatas
Aten menjelaskan, kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut saat ini masih cukup tinggi. Namun, jumlah tempat tidur dan layanan rawat inap yang tersedia di rumah sakit yang ada belum mampu mengimbangi permintaan masyarakat.
Menurutnya, alih fungsi klinik milik Kementerian Kesehatan itu menjadi rumah sakit akan menambah kapasitas pelayanan secara signifikan. Selain itu, akses warga terhadap layanan kesehatan berkualitas di wilayah selatan Jawa Barat ini juga akan semakin luas.
"Kita melihat kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut masih cukup tinggi, sementara kapasitas tempat tidur dan layanan rawat inap rumah sakit juga masih terbatas," katanya.
Sinergi Tiga Pihak untuk Percepatan Pembangunan
Aten berharap ada sinergitas yang kuat antara Pemkab Garut, Pemprov Jabar, dan Kementerian Kesehatan. Ia mendorong percepatan dari sisi regulasi, kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, hingga dukungan anggaran.
"Kami tentu mendorong agar pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan melakukan percepatan, baik dari sisi regulasi, kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, maupun dukungan anggaran," tegasnya.
Spesialis Paru dan Penyakit Dalam Jadi Andalan
Klinik Utama Rotinsulu selama ini dikenal berkontribusi dalam pelayanan kesehatan di Garut, khususnya untuk penanganan kasus Tuberkulosis (TBC) melalui layanan spesialis paru. Klinik ini juga menyediakan layanan spesialis penyakit dalam.
Dengan status rumah sakit nantinya, layanan tersebut diharapkan bisa diperluas. Pemkab Garut sendiri telah menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan lahan untuk mendukung pembangunan yang ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2026.
