JAKARTA — Daniel Mutaqien Syafiuddin mengawali babak baru di karier politiknya. Politikus Golkar yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu resmi mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menggantikan posisi Sari Yuliati yang telah menduduki jabatan baru sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Kepastian promosi ini disahkan usai Sidang Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Gedung DPR RI, Selasa (18/8/2026). Surat keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Lompatan dari Komisi Infrastruktur ke Ranah Hukum
Perpindahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Daniel. Selama dua periode sebelumnya, dirinya berkutat dengan isu-isu infrastruktur dan perhubungan di Komisi V DPR RI. Kini, ia harus beradaptasi dengan mitra kerja yang sama sekali berbeda.
Komisi III DPR RI membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Sejumlah lembaga strategis berada di bawah pengawasannya, seperti Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pengakuan Daniel: Siap Belajar dari Senior
Di tengah kesibukannya, Daniel mengaku sempat terkejut dengan kepercayaan yang diberikan oleh partai. Namun, ia menegaskan kesiapannya untuk menjalankan tugas baru ini dengan penuh tanggung jawab.
"Amanah ini tantangan baru bagi saya dan tentu akan saya jalankan tugas ini dengan penuh tanggungjawab," ujar Daniel dalam keterangan resminya.
Ia pun berencana memperdalam pemahaman di bidang hukum. Daniel menyebut akan banyak belajar dari para senior di Komisi III agar setiap kebijakan yang diambil tidak menabrak ketentuan undang-undang dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Kader Muda di Panggung Nasional
Karier Daniel memang menanjak cepat. Sebelumnya, ia dipercaya memimpin Partai Golkar Jawa Barat. Kini, kursi pimpinan alat kelengkapan dewan yang strategis kembali ia pegang.
Dengan latar belakang sebagai politisi muda, publik tentu menaruh harapan besar padanya untuk menghadirkan wajah baru dalam pengawasan hukum nasional, terutama dalam isu-isu pemberantasan korupsi yang tengah menjadi sorotan.
