BANDUNG — ASEAN memperkirakan potensi ekonomi digital kawasan bisa menembus 2 triliun dolar AS pada 2030 jika DEFA berjalan sesuai rencana. Angka itu setara dengan puluhan ribu lapangan kerja baru di sektor teknologi, data, dan layanan digital lintas batas. Namun, peluang tersebut tidak otomatis terbuka bagi tenaga kerja dari satu negara tanpa kesiapan kompetensi yang bisa dibaca pemberi kerja di negara lain.
Peluang 2 Triliun Dolar AS dan Syarat Talenta yang Bisa Dibaca Pemberi Kerja
Perluasan pasar digital ASEAN memang memperbesar ruang ekonomi. Konsekuensinya, kebutuhan terhadap talenta yang mampu bekerja dalam ekosistem lintas negara juga meningkat. Masalahnya, kompetensi tenaga kerja dari satu negara belum tentu mudah dipahami dan dipercaya oleh perusahaan di negara tujuan.
Gelar, sertifikat, dan pengalaman dari satu sistem nasional belum tentu langsung cocok dengan persyaratan pekerjaan di negara lain. Perbedaan cara kompetensi dibentuk dan dibuktikan bisa mempengaruhi proses rekrutmen sejak tahap awal.
AI, Data, dan Keamanan Siber Ubah Standar Kompetensi Kerja
Laju perubahan teknologi memperuncing persoalan itu. Perkembangan kecerdasan artifisial, analisis data, komputasi awan, dan keamanan siber tidak hanya melahirkan jenis pekerjaan baru. Kemampuan yang dibutuhkan pada pekerjaan yang sudah ada pun ikut berubah.
Perusahaan yang merekrut pekerja dari negara berbeda memerlukan cara jelas untuk memahami kompetensi kandidat. Sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berbeda antarnegara membuat keterbukaan pasar tidak otomatis membuat kualifikasi mudah dibandingkan.
AQRF dan Delapan MRA ASEAN: Belum Menyentuh Profesi Digital
ASEAN sudah membangun Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN (AQRF) sebagai kerangka bersama untuk membandingkan kualifikasi. Kerangka ini mendukung pengakuan kualifikasi dan memfasilitasi mobilitas pekerja antarnegara anggota. Namun, penerapannya bersifat sukarela dan tetap membutuhkan keterhubungan dengan kerangka kualifikasi nasional masing-masing negara.
AQRF membantu membuat kualifikasi lebih mudah dibandingkan, tetapi tidak menggantikan keputusan otoritas nasional dalam pengakuan kualifikasi. Keterbatasan cakupan pengakuan juga terlihat dari Perjanjian Pengakuan Bersama (MRA) ASEAN.
ASEAN telah menyepakati delapan MRA untuk kelompok profesi teknik, keperawatan, arsitektur, survei, pariwisata, kedokteran, kedokteran gigi, dan akuntansi. Profesi digital belum termasuk dalam cakupan tersebut. Padahal, keterampilan digital dapat diperoleh melalui berbagai jalur dan berubah lebih cepat daripada kerangka pengakuan profesi.
Jalan Talenta Digital Indonesia Menuju Integrasi Kawasan
Kondisi itu menempatkan daerah dengan basis talenta digital besar, seperti Jawa Barat, pada posisi yang menentukan. Kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor digital terus tumbuh, sementara jalur sertifikasi dan pengakuan kompetensi lintas negara belum sepenuhnya siap.
Integrasi pasar digital ASEAN melalui DEFA menuntut kesiapan dari hulu: pendidikan, pelatihan vokasi, hingga sertifikasi yang diakui secara regional. Tanpa itu, perluasan pasar hanya menjadi angka potensi tanpa dampak nyata bagi tenaga kerja lokal.
