BOGOR — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menginstruksikan perombakan total tata ruang wilayah hulu dan modernisasi infrastruktur perkotaan di seluruh Jawa Barat. Langkah strategis ini diambil untuk menjamin keselamatan warga sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem dari wilayah pegunungan hingga aglomerasi perkotaan, Selasa (5/5).
Gubernur mengeluarkan peringatan keras terkait masifnya alih fungsi lahan hijau di wilayah Bogor yang kini banyak berubah menjadi kawasan permukiman. Ia menegaskan bahwa kerusakan di wilayah hulu bukan sekadar masalah lokal, melainkan ancaman serius bagi wilayah hilir seperti Jakarta, Bekasi, dan Karawang.
Menurutnya, lahan yang seharusnya berfungsi sebagai spons penyerap air kini kehilangan tajuknya, sehingga memicu peningkatan frekuensi banjir dan tanah longsor. Wilayah Sukamakmur menjadi salah satu sorotan utama karena perubahan bentang alamnya yang dinilai sudah sangat drastis.
“Banyaknya bencana itu disebabkan oleh perubahan tata ruang yang menyimpang. Bogor adalah penjaga bagi Bekasi, Karawang, hingga Jakarta. Jika hulunya rusak, hilirnya pasti terdampak,” ujar Dedi di Bogor.
Selain persoalan lingkungan, Pemprov Jabar kini memprioritaskan pembenahan kabel semrawut yang selama ini merusak estetika kota dan membahayakan keselamatan publik. Kawasan ikonik Gedung Sate di Bandung akan menjadi etalase pertama transformasi jaringan kabel bawah tanah (underground) sebelum diperluas ke kota-kota lain.
Target ambisius ditetapkan agar pada tahun 2029, seluruh jaringan telekomunikasi dan listrik di pusat-pusat kota sudah tidak lagi bergelantungan. Dedi menekankan bahwa modernisasi ini adalah standar fundamental bagi kota yang ingin naik kelas.
“Saya tidak ingin lagi melihat kabel bergelantungan. Itu merusak estetika dan sangat berbahaya. Ini bukan sekadar soal enak dilihat, tapi soal keamanan fundamental warga,” tegasnya.
Guna memastikan efisiensi anggaran dan kenyamanan publik, Gubernur melarang keras praktik pembongkaran trotoar secara berulang-ulang untuk pemasangan kabel yang berbeda-beda. Ia menuntut adanya integrasi sistem sejak tahap perencanaan pembangunan.
Setiap pembangunan infrastruktur jalan atau trotoar baru wajib menyertakan lubang drainase dan jalur kabel terpadu (ducting). Dengan sistem satu pintu ini, tidak akan ada lagi pengerjaan proyek yang tumpang tindih dan mengganggu mobilitas masyarakat.
“Tidak boleh ada trotoar baru dibangun, lalu dibongkar lagi untuk kabel. Semua harus masuk satu sistem sejak awal. Sekali bangun, harus tuntas. Kita ingin kota-kota di Jawa Barat naik kelas dengan standar infrastruktur yang baik,” lanjut KDM.
Pemerintah Provinsi kini tengah menggodok kebijakan ketat untuk mengembalikan fungsi gunung, aliran sungai, dan danau. Sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, pengembang, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keasrian alam di hulu serta ketertiban infrastruktur di wilayah perkotaan.