CIREBON — Komisi III DPRD Jawa Barat meminta Bank BJB tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga hadir sebagai solusi pembiayaan bagi masyarakat kecil di tengah maraknya praktik rentenir. Dorongan ini disampaikan setelah kunjungan kerja ke Kantor Cabang BJB Sumber, Kabupaten Cirebon.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, mengatakan keberadaan bank daerah diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari jeratan pinjaman online ilegal maupun praktik rentenir atau bank emok yang masih marak di sejumlah daerah. Menurutnya, Bank BJB harus menjadi garda depan dalam memberantas praktik ekonomi yang merugikan warga kecil itu.
“Kami mendorong agar program Kredit Mesra dan dukungan terhadap UMKM terus diperkuat. Ini penting agar Bank BJB benar-benar hadir sebagai solusi bagi masyarakat kecil,” kata Jajang dalam keterangan yang diterima, Selasa (8/5/2026).
Program Kredit Mesra yang selama ini digulirkan Bank BJB dinilai sebagai instrumen tepat untuk menjangkau pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses perbankan konvensional. DPRD Jabar mendorong agar program ini diperluas cakupannya, terutama di wilayah-wilayah yang masih tinggi praktik pinjaman informal.
Kunjungan kerja ke Kantor Cabang BJB Sumber menjadi bagian dari pengawasan DPRD terhadap kinerja bank daerah dalam menjalankan fungsi sosialnya. Kabupaten Cirebon dipilih karena dinilai memiliki potensi UMKM yang besar namun masih dihadapkan pada persoalan akses permodalan.
Jajang menegaskan bahwa sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank BJB memiliki tanggung jawab ganda. Di satu sisi harus sehat secara bisnis, di sisi lain wajib menjalankan misi sosial untuk menggerakkan ekonomi warga. “Kami tidak ingin Bank BJB hanya menjadi bank biasa yang mengejar keuntungan semata,” ujarnya.
DPRD Jabar berharap penguatan kredit UMKM ini bisa menjadi salah satu solusi konkret untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya.