BANDUNG — Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyambut positif langkah Pemerintah Kota Bandung yang meluncurkan layanan 12 psikolog klinis di UPTD puskesmas. Namun, ia menekankan agar program tersebut tidak berakhir sebagai agenda simbolis tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
"Ini bukan sekadar program pelayanan kesehatan, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian serius terhadap kesehatan mental masyarakat," ujar Asep dalam keterangannya di Aula Dinas Kesehatan Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).
Asep, yang akrab disapa Kang Asmul, menilai tekanan sosial dan psikologis di perkotaan kian kompleks. Mulai dari beban ekonomi, persoalan keluarga, hingga meningkatnya kecemasan sosial pada anak dan remaja menjadi tantangan yang membutuhkan respons konkret, bukan sekadar peluncuran.
Ia menyoroti bahwa layanan psikolog klinis di puskesmas harus menjadi pintu masuk yang aman dan bebas stigma bagi warga yang ingin berkonsultasi. "Kesehatan mental harus menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia. Maka layanan ini penting agar masyarakat tidak takut atau malu untuk berkonsultasi," tegasnya.
DPRD Kota Bandung mendorong agar pola pelayanan kesehatan jiwa bergeser dari kuratif menuju promotif dan preventif. Menurut Asep, penguatan edukasi publik, deteksi dini, dan pendampingan sejak awal harus menjadi prioritas.
Ia juga meminta pemkot memastikan pemerataan layanan di seluruh wilayah, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta integrasi dengan sekolah, keluarga, dan komunitas. "Pembangunan kesehatan tidak cukup hanya pada aspek fisik, tetapi juga harus memperhatikan ketahanan mental masyarakat. Investasi terbesar sebuah kota adalah pada manusianya," ujarnya.
Asep menambahkan, DPRD Kota Bandung berkomitmen mengawal kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan jiwa. Kehadiran psikolog klinis di puskesmas dinilai sebagai langkah strategis di tengah meningkatnya tekanan psikologis warga urban.
Kegiatan peluncuran tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Agung Firmansyah Sumantri dan Soni Daniswara, serta Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. DPRD berharap layanan ini benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar seremoni yang berlalu begitu saja.