JAKARTA — Angka kecelakaan di perlintasan sebidang memang menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 337 kejadian pada 2024 menjadi 102 kejadian hingga awal Mei 2026. Namun, kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026 menjadi alarm keras bahwa upaya keselamatan belum bisa kendur.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan sebesar Rp 842,48 miliar untuk meningkatkan keselamatan di 1.638 titik perlintasan sebidang prioritas. "Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).
Dari total investasi tersebut, porsi terbesar—Rp 603,9 miliar—dialokasikan untuk pengadaan petugas penjaga perlintasan. Sisanya, Rp 158,1 miliar digunakan untuk pembangunan pos jaga, dan Rp 60,9 miliar untuk fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai solusi jangka panjang. Untuk proyek ini, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas dan peran vital kereta api bagi mobilitas warga Bekasi dan sekitarnya.
Kemenhub bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, DJKA, dan KNKT telah menggelar Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026. Salah satu keputusan radikal yang diambil adalah penutupan 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi—kebanyakan karena lebar jalan kurang dari 2 meter.
Saat ini, total perlintasan sebidang di Indonesia mencapai 3.674 titik. Dari jumlah itu, 2.771 perlintasan terdaftar secara resmi, sementara 903 lainnya tidak terdaftar. Sebanyak 1.638 lokasi prioritas akan ditingkatkan keselamatannya melalui penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya.
Menhub Dudy menegaskan, Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang masih berlangsung. "Kemenhub menghormati proses investigasi yang masih berlangsung oleh KNKT. Kami mendukung terlaksananya investigasi secara independen, profesional, dan transparan," jelasnya.
Meski demikian, evaluasi internal terus berjalan. Aspek yang dikaji meliputi operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, hingga koordinasi lintas pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, serta direktur utama PT KAI dan PT KCI.