BANDUNG — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan data sebaran 29.225 SPPG yang akan beroperasi secara resmi per Mei 2026. Jawa Barat menjadi poros utama dengan jumlah unit terbanyak, mengingat provinsi ini memiliki populasi padat dan angka kemiskinan yang signifikan.
Jawa Barat mendapat alokasi ribuan SPPG, menjadikannya provinsi dengan konsentrasi tertinggi secara nasional. Dadan menyebut sebaran ini disesuaikan dengan data penerima manfaat dari masing-masing daerah, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, hingga balita.
“Dari total 29.225 SPPG, Jawa Barat menjadi yang terbanyak. Ini karena kita lihat dari sisi jumlah penduduk dan sasaran penerima yang besar,” ujar Dadan dalam paparannya, Senin lalu.
Program ini menyerap anggaran sebesar Rp 78 triliun yang dialokasikan untuk 62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka ini mencakup biaya operasional SPPG, distribusi bahan pangan, hingga tenaga pengelola di setiap unit.
Setiap SPPG akan melayani ribuan penerima di wilayahnya masing-masing. Pemerintah menargetkan tidak ada daerah yang terlewat, termasuk desa terpencil di Jawa Barat yang selama ini sulit dijangkau program serupa.
Warga di daerah dengan konsentrasi SPPG tinggi, seperti Kabupaten Bogor, Bandung, dan Cirebon, bakal menerima paket gizi secara rutin setiap bulan. Bagi keluarga penerima, program ini diharapkan mengurangi beban pengeluaran pangan harian.
“Kami siapkan SPPG di titik-titik strategis, dekat dengan sekolah dan posyandu. Tujuannya agar distribusi cepat dan tepat sasaran,” tambah Dadan.
Seluruh SPPG ditargetkan beroperasi penuh pada Mei 2026. Saat ini, BGN masih melakukan verifikasi data penerima dan uji coba logistik di beberapa daerah di Jawa Barat.
Pemerintah daerah diminta menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti gudang penyimpanan dan tenaga pendamping lapangan. Jika semua rampung, program ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah bantuan sosial Indonesia.