CIMAHI — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Amy Pringgo Mardani, menyatakan penghentian pengeboran baru itu berdasarkan hasil kajian empat tahun terakhir. "Intinya itu di empat tahun ke belakang sesuai kajian. Terparahnya kan oleh industri, nah pemerintah sudah tidak ada pengeboran sumur artesis," ujarnya di Cimahi, Rabu.
Pemkot kini memfokuskan penyediaan air bersih dari sumber air permukaan, seperti aliran sungai yang diolah melalui sistem pengolahan air minum. Air tersebut kemudian didistribusikan via jaringan perpipaan ke warga. "Enggak lebih dari 10 titik, karena kebanyakan kan memang di industri. Makanya pemerintah kota itu hanya berusaha memanfaatkan air permukaan atau air sungai, mengadopsi sistem pipanisasi," jelas Amy.
Ancaman kekeringan masih membayangi sejumlah wilayah, terutama kawasan selatan Cimahi. Setiap musim kemarau, tiga kelurahan di Kecamatan Cimahi Selatan paling sering terdampak krisis air bersih: Kelurahan Utama, Melong, dan Leuwigajah. Wilayah ini lebih rentan dibandingkan 12 kelurahan lainnya di Kota Cimahi.
Untuk menjaga keberlanjutan cadangan air tanah, Pemkot menjalankan berbagai langkah pemulihan. Program tersebut meliputi pembangunan sumur resapan, biopori, serta sumur imbuhan atau sumur injeksi di sejumlah lokasi. "Ya pemulihan kita laksanakan dengan (sumur) resapan, biopori, sumur imbuhan. Kita rawat artesis yang ada, karena memang kita enggak banyak membuat artesis juga. Masyarakat sekarang juga sudah semakin sadar," kata Amy.
Sumur artesis milik pemerintah yang masih beroperasi jumlahnya tak lebih dari 10 lokasi. Sumur-sumur itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada kondisi mendesak. Strategi jangka panjang diarahkan pada penguatan pemanfaatan air permukaan agar tekanan terhadap cadangan air tanah bisa terus dikurangi.