BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung tengah menginventarisasi lokasi untuk pembangunan 220 titik pengolahan sampah berbasis kewilayahan. Fasilitas ini dirancang agar setiap wilayah mampu mengolah sampahnya sendiri dan hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti.
Syahriani menyebut program ini menjadi bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung. Selama ini, pola konvensional kumpul-angkut-buang dinilai tidak lagi efektif mengingat volume sampah yang terus bertambah.
Pemkot Bandung menargetkan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari melalui program ini. Jika tercapai, kebijakan itu akan memperpanjang umur layanan TPA Sarimukti sekaligus mengurangi risiko penumpukan sampah di berbagai titik.
“Agar sampah di Kota Bandung harus diselesaikan sedekat mungkin dengan sumbernya melalui pengelolaan di tingkat rumah tangga dan kewilayahan,” kata Syahriani di Bandung, Kamis.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut mendukung program ini dengan menyiapkan teknologi refuse derived fuel (RDF) yang saat ini masih dalam tahap uji coba. Teknologi itu akan mengolah sampah anorganik bernilai rendah menjadi bahan bakar alternatif.
DLH Kota Bandung menerapkan pola pengelolaan sesuai karakteristik sampah. Sampah organik diolah menjadi kompos atau melalui teknologi pengolahan organik. Sampah anorganik bernilai ekonomi didaur ulang melalui bank sampah. Sedangkan sampah anorganik bernilai rendah akan diolah menjadi bahan bakar menggunakan RDF.
Syahriani menekankan bahwa teknologi saja tidak cukup. Keberhasilan target pengurangan sampah sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumber.
“Kami menargetkan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari. Namun, keberhasilan target ini tidak hanya bergantung pada teknologi seperti RDF, melainkan juga perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumber,” ujarnya.
Pembangunan 220 titik pengolahan sampah ini diharapkan rampung secara bertahap. Pemkot Bandung masih melakukan pendataan lokasi prioritas di setiap kecamatan agar fasilitas dapat diakses oleh warga dengan mudah.