TASIKMALAYA — Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, memimpin langsung forum yang dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, camat, kepala desa, serta perwakilan Bank Indonesia. Fokus utamanya adalah mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap stabilitas harga pangan di wilayah Priangan Timur.
Dalam forum tersebut, tujuh langkah mitigasi disepakati. Pertama, penguatan pengelolaan sumber daya air dan pemetaan wilayah rawan kekeringan. Kedua, peningkatan pompanisasi untuk mengairi lahan pertanian yang terancam krisis air.
Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Langkah ini dibarengi dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan optimalisasi program asuransi pertanian bagi petani.
“Dalam menjaga kecukupan cadangan pangan, kita perlu memperkuat pengelolaan distribusi air Sungai Citanduy. Serta mendorong hilirisasi sektor pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan dana desa,” ujar Bupati Cecep dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (15/7/2026).
Pemanfaatan dana desa menjadi salah satu poin krusial. Pemerintah kabupaten ingin agar alokasi anggaran di tingkat desa tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk program hilirisasi hasil pertanian guna menjaga nilai tambah di tengah ancaman gagal panen.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Azhar Livaldy Setyawigoena, menyampaikan bahwa inflasi di wilayah Priangan Timur hingga saat ini masih berada dalam kisaran sasaran. Meski demikian, kewaspadaan terhadap faktor risiko ke depan tetap harus diperkuat.
“Diantaranya penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta penguatan ketahanan pangan daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah Priangan Timur,” kata Azhar.
Selain mitigasi kemarau, forum tersebut juga membahas percepatan digitalisasi daerah. Bupati Cecep mengungkapkan, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Tasikmalaya saat ini sudah berada pada kategori Digital.
Namun, penguatan implementasi masih diperlukan. Pemerintah daerah akan fokus memperluas digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, khususnya di kawasan wisata dan berbagai layanan publik lainnya. Bank Indonesia mendorong penyusunan regulasi yang mendukung transformasi digital di lingkungan pemda.