BANDUNG BARAT — Kepastian lahan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan Pemkab Bandung Barat untuk menjaga keberlanjutan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 di Kecamatan Cisarua. Wakil Ketua DPRD Bandung Barat, Dadan Supardan, meminta pemerintah daerah tidak menunda pencarian lokasi permanen pengganti.
“Persoalan lahan tidak boleh berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujar Dadan saat dikonfirmasi, Minggu (16/8/2026).
Desakan ini disampaikan Dadan dua hari setelah dirinya bersama anggota DPRD KBB lainnya mengikuti secara virtual Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI dari Gedung DPRD KBB, Jumat (14/8/2026).
Menurut dia, perhatian besar Presiden terhadap program Sekolah Rakyat seharusnya menjadi momentum bagi Pemkab Bandung Barat untuk bergerak cepat. Penyelesaian masalah lokasi sekolah tidak boleh berlarut-larut.
“Jangan sampai persoalan lahan mengganggu kegiatan belajar anak-anak. Sekolahnya harus tetap berjalan, sementara pemerintah daerah menyelesaikan persoalan untuk lokasi permanennya,” kata Dadan.
Dadan menilai, berakhirnya masa sewa lahan di Cisarua tidak boleh menjadi alasan proses pendidikan terhenti. Pemkab Bandung Barat perlu menyiapkan skema transisi yang jelas sembari mematangkan rencana pembangunan fasilitas permanen.
“Yang paling penting anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya. Jangan sampai karena belum ada kepastian tempat, proses belajar mereka ikut berhenti,” tegasnya.
Politisi itu mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa. Keberadaannya merupakan bagian dari strategi pemerintah memutus rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program ini berkelanjutan. Salah satu kuncinya adalah menyiapkan lahan yang layak dan memiliki kepastian hukum untuk pembangunan fasilitas permanen.
“Ini program nasional yang harus kita dukung bersama. Pemerintah daerah jangan hanya melihat persoalan lahannya, tetapi juga bagaimana pendidikan anak-anak ini tetap terjamin,” ujarnya.