JAWA BARAT — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyiapkan pembatasan produksi nikel melalui RKAB setelah harga komoditas itu turun ke kisaran US$15.800 per ton. Kebijakan itu diambil karena pasokan global kelebihan hampir 800 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan dunia hanya sekitar 3,5 juta ton.
Kelebihan pasokan menjadi akar persoalan. Bahlil menyebut harga nikel saat ini berada di bawah level US$16.000 per ton, level yang dinilainya tidak sehat bagi industri dalam negeri. Penyebabnya bukan permintaan yang melemah, melainkan produksi Indonesia yang terlalu besar dibanding daya serap pasar.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat membuka Mineral dan Batubara Convention - Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11). Ia hadir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.
"Kenapa terjadi harga yang buruk? Karena produksi kita," kata Bahlil di hadapan pelaku usaha tambang.
Angka yang dipaparkan Bahlil menunjukkan ketimpangan pasokan dan permintaan. Kebutuhan nikel dunia hanya sekitar 3,5 juta ton per tahun, sedangkan kelebihan pasokan mendekati 800 ribu ton. Dengan selisih sebesar itu, harga sulit bertahan di level tinggi.
"Bagaimana mungkin bisa harganya bagus?" ujarnya.
Karena itu, pemerintah meminta industri dan pengusaha tambang nikel menahan produksi selama pasar belum mampu menyerap pasokan. Bahlil memperingatkan risiko bila produksi dibiarkan besar: nikel Indonesia berpotensi dibeli murah oleh negara tertentu, disimpan sebagai cadangan, lalu dijual kembali saat harga naik.
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan dipakai sebagai alat pengendalian produksi. Skema ini bukan hal baru. Pemerintah sebelumnya menerapkan pendekatan serupa pada batu bara, dengan hasil produksi terkoreksi tetapi harga dan pendapatan negara justru meningkat.
Bahlil mengakui kebijakan ini akan menuai penolakan dari kalangan pengusaha. "Pasti banyak protes, saya tahu," katanya.
Meski begitu, ia menegaskan sumber daya mineral harus dikelola dengan pandangan jangka panjang. Bahlil membandingkannya dengan sawit yang bisa ditanam ulang setelah 25 tahun, sedangkan mineral yang sudah ditambang tidak bisa tumbuh lagi.
"Kalau memang hari ini barangnya belum mahal, harganya belum bagus, tinggalkan. Nanti ada Menteri ESDM baru, ada Dirjen baru, ada Presiden baru, ada pengusaha baru, untuk anak cucu kita, untuk mereka mendapatkan harga yang maksimal," ujar Bahlil.
Selain mengendalikan volume produksi, pemerintah tengah mengkaji pendalaman hilirisasi nikel. Bahlil menyebut pengembangan industri tidak boleh berhenti pada produk setengah jadi, tetapi harus bergerak menuju produk akhir agar nilai tambah lebih besar dan Indonesia tidak sekadar mengekspor bahan mentah.
Dua langkah itu, pengendalian produksi dan pendalaman hilirisasi, diarahkan pada satu tujuan: memastikan nikel Indonesia tidak dijual murah, harga tetap sehat, dan cadangannya masih memberi manfaat bagi generasi mendatang.
Bagi pelaku usaha, kebijakan RKAB berarti ruang ekspansi produksi akan lebih ketat dalam beberapa tahun ke depan. Bagi negara, keberhasilan skema ini akan diuji oleh kemampuan pemerintah menjaga disiplin pasokan tanpa memukul penerimaan daerah penghasil nikel.