BANDUNG — Perdebatan soal penggantian nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda bukanlah wacana baru. Namun, setiap kali muncul, diskusi ini selalu memantik pertanyaan mendasar: apakah perubahan nama mampu menjawab persoalan riil warga seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas pelayanan publik?
Dalam praktik penyelenggaraan negara, mengubah nama provinsi bukanlah keputusan yang bisa diambil sepihak oleh gubernur atau DPRD. Prosesnya harus melalui
