BANDUNG — Isu soal perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda yang viral di media sosial dipastikan tidak benar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menegaskan tidak ada rencana perubahan nama administratif, meskipun polemik ini muncul setelah rangkaian peringatan Milangkala Tatar Sunda digelar di sejumlah daerah.
Dari Mana Asal Usul Isu Ini?
Keramaian di media sosial bermula dari kirab budaya Mahkota Binokasih yang dikaitkan dengan dugaan perubahan nama provinsi. Perdebatan semakin panas setelah Pemprov Jawa Barat menetapkan Hari Tatar Sunda setiap 18 Mei melalui peraturan gubernur.
Tanggal 18 Mei dipilih karena merujuk pada peristiwa sejarah saat Maharaja Tarusbawa mengganti nama Kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda pada 18 Mei 669 Masehi. Secara historis, istilah Tatar Sunda atau Pasundan merujuk pada wilayah budaya Sunda di bagian barat Pulau Jawa, yang mencakup Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, hingga sebagian Jawa Tengah.
Apa Kata Pemprov Jawa Barat?
Menanggapi isu yang beredar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, buka suara. Ia menegaskan bahwa istilah Tatar Sunda hanya berkaitan dengan pelestarian sejarah dan budaya, bukan perubahan administratif pemerintahan.
"Penetapan Hari Tatar Sunda telah melalui kajian historis dan akademis sebelum dituangkan dalam keputusan gubernur. Ini murni untuk pelestarian budaya," ujar Adi Komar.
Ia juga memastikan bahwa Hari Jadi Provinsi Jawa Barat tetap diperingati setiap 19 Agustus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada satu pun dokumen resmi yang mengubah nama provinsi menjadi Tatar Sunda.
Makna Tatar Sunda dalam Budaya Lokal
Istilah "tatar" dalam bahasa Sunda kuno berarti tanah, wilayah, atau tempat tinggal. Sementara "Sunda" menggambarkan wilayah yang cerah, subur, dan harmonis. Secara geografis, kawasan Tatar Sunda memang lebih luas dari Provinsi Jawa Barat saat ini, karena mencakup Banten, DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Tengah.
Polemik ini mengingatkan publik bahwa istilah budaya dan istilah administratif seringkali berbeda. Pemprov Jawa Barat meminta masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap merujuk pada nama resmi provinsi yang sudah diatur dalam undang-undang.
