BANDUNG — Anggota DPRD Jawa Barat H. Zulkifly Chaniago, BE, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain percepatan sertifikasi aset, pemerintah juga diminta memaksimalkan pemanfaatan aset yang belum produktif serta mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Masih Banyak Aset Daerah Belum Bersertifikat
Zulkifly mengatakan hingga saat ini pengelolaan aset milik Pemprov Jawa Barat masih belum tertib. Menurutnya, masih banyak aset daerah yang belum memiliki sertifikat sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan menghambat optimalisasi pemanfaatannya.
“Sertifikasi aset sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa kepemilikan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan aset melalui kerja sama maupun skema investasi,” ujar Zulkifly.
Perda Nomor 3 Tahun 2026 Jadi Landasan Tata Kelola
Ia menambahkan, Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2026 telah memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah, mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengamanan hingga pengawasan aset. Menurut Zulkifly, Pemprov Jawa Barat juga telah membentuk tim untuk mengevaluasi seluruh aset yang disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Evaluasi tersebut bertujuan memastikan nilai ekonomi setiap aset dapat dioptimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Kinerja BUMD Disorot, Dividen Belum Optimal
Selain pengelolaan aset, Zulkifly turut menyoroti kinerja sejumlah BUMD di Jawa Barat. Menurutnya, meski telah menerima penyertaan modal daerah dan mengelola aset bernilai besar, masih terdapat BUMD yang kontribusi dividennya terhadap APBD belum optimal.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian melalui evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan, efektivitas investasi, serta profesionalisme manajemen agar BUMD mampu memberikan manfaat nyata bagi keuangan daerah.
Target: Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat
Zulkifly menegaskan aset daerah dan BUMD seharusnya menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan, bukan sekadar menjadi beban pengelolaan. Dengan percepatan sertifikasi aset, optimalisasi pemanfaatan lahan dan bangunan milik pemerintah, serta peningkatan kinerja BUMD, Jawa Barat dinilai memiliki peluang memperkuat PAD sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. (**)
