BANDUNG — Aries Supriyatna menegaskan bahwa persoalan defisit anggaran tidak serta-merta mencerminkan buruknya kinerja Badan Pendapatan Daerah. Menurutnya, pemotongan transfer anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu pemicu utama menyempitnya kemampuan keuangan Kota Bandung.
"Kalau bicara kinerja, kita belum bisa membuktikan bahwa defisit anggaran diakibatkan penurunan kinerja Bapenda. Sebab, persoalannya bukan semata-mata di sana, tetapi juga karena ada pemotongan anggaran dari pusat," ujar Aries.
Politisi yang memimpin Komisi II DPRD Kota Bandung itu menilai seluruh OPD harus ikut menanggung tanggung jawab penyelesaian defisit. Caranya lewat evaluasi program dan pengendalian belanja, bukan hanya mengandalkan dinas penghasil pendapatan.
Efisiensi Belanja Jadi Kunci, Bukan Sekadar Tambah Pemasukan
"Kalau masalahnya bagaimana menangani defisit, salah satunya bisa dilakukan melalui efisiensi. Jadi, bebannya bukan hanya di Bapenda sebagai dinas penghasil, tetapi seluruh OPD," katanya.
Menurut Aries, rencana program 2027 perlu dibedah ulang. Setiap kegiatan mesti diuji berdasarkan urgensi, manfaat, dan kemampuan keuangan daerah. Program yang tidak mendesak sebaiknya dipertimbangkan kembali agar anggaran fokus pada kebutuhan prioritas warga.
Ia mengakui tidak semua pos belanja bisa dipangkas seenaknya. Belanja rutin seperti gaji pegawai, listrik, air, dan operasional kantor tetap wajib dipenuhi. Begitu pula anggaran pendidikan dan kesehatan yang sudah diatur perundang-undangan.
Rumah Sakit Ujungberung: Butuh, tapi Harus Dikaji Waktunya
Salah satu proyek yang menjadi sorotan Aries adalah pembangunan Rumah Sakit Ujungberung dengan skema tahun jamak atau multiyears. Ia tidak menampik kebutuhan fasilitas kesehatan itu, terutama bagi warga Bandung Timur.
Namun, besarnya anggaran yang dibutuhkan membuat jadwal pelaksanaan proyek perlu dikaji cermat. "Kita memang butuh rumah sakit, tapi kalau dibangun sekarang, apa tepat? Mengingat pembangunannya membutuhkan anggaran ratusan miliar," ujarnya.
Aries menilai keputusan menjalankan proyek berskala besar harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah secara menyeluruh. "Jangan sampai pembangunan yang diharapkan meningkatkan kualitas layanan kesehatan justru membebani anggaran hingga mengganggu pelayanan publik yang sudah berjalan," ujarnya.
Jangan Sesuaikan Proyek dengan Sisa Masa Jabatan Kepala Daerah
Ia juga mengingatkan agar rencana pembangunan tidak semata-mata disesuaikan dengan sisa masa jabatan kepala daerah yang tinggal sekitar dua tahun. Proyek rumah sakit butuh perencanaan matang, dukungan pembiayaan memadai, dan jaminan keberlanjutan.
"Ini bukan berarti kita menolak pembangunan rumah sakit, tetapi apakah tepat jika dilaksanakan saat ini? Jabatan wali kota hanya tersisa dua tahun, sementara kondisi anggaran sedang defisit," tegasnya.
Bagi Aries, kebutuhan rumah sakit di Bandung Timur tetap penting. Namun urgensi pembangunan harus berjalan seiring kesiapan keuangan daerah. Evaluasi jadwal pelaksanaan dan kemampuan pembiayaan perlu dilakukan sebelum proyek dilanjutkan.
Genjot PAD Tanpa Bebani Warga dengan Pajak Baru
Di sisi lain, Aries mendorong Pemkot Bandung terus menggali potensi pendapatan asli daerah yang masih bisa dioptimalkan. Pengelolaan potensi mesti lebih efektif, tanpa menjadikan masyarakat pihak yang menanggung tambahan beban pajak akibat tekanan anggaran.
Ia menekankan penanganan defisit APBD 2027 dilakukan lewat dua langkah beriringan: meningkatkan pendapatan secara terukur dan menekan belanja yang masih memungkinkan diefisienkan.
Dengan pendekatan itu, Pemkot Bandung diharapkan tidak hanya berfokus mencari tambahan pemasukan, tetapi juga berani mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran di setiap OPD.
"Kita harus bisa atasi defisit dengan optimalisasi potensi dan tetap lakukan efisiensi. Persoalannya, sejauh mana efisiensi sudah dilakukan?" pungkasnya.
