CIMAHI — Rombongan DPRD Kota Cimahi yang terdiri dari pimpinan Komisi 1, Komisi 3, Komisi 4, serta seluruh anggota dewan turun langsung ke pabrik PT Cipta Aneka Pangan Prima (CAPP) di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan. Kedatangan mereka pada Senin (24/8/2026) itu bukan tanpa sebab—sejumlah persoalan warga sekitar pabrik sudah lama mengendap dan butuh jawaban.
Dalam pertemuan tertutup dengan manajemen PT CAPP, sejumlah agenda krusial dibahas. Mulai dari status perizinan operasional perusahaan, mekanisme pengolahan limbah, hingga pola kerja sama dengan pengurus lingkungan di sekitar pabrik. Sidak ini merupakan wujud komitmen dewan untuk menjembatani kepentingan warga dan industri.
Perizinan dan Pengolahan Limbah Jadi Sorotan Utama
Ketua Fraksi Golkar-PAN DPRD Kota Cimahi, Yun Susilowati Ramdani, menegaskan bahwa kunjungan lapangan ini adalah bagian dari tugas dewan untuk menampung dan mengawal aspirasi masyarakat Melong. Pihaknya tidak ingin persoalan dibiarkan berlarut tanpa kejelasan.
“Dari kami, akan melihat sejauh mana nanti perizinan dari perusahaan ini apakah sudah dilaksanakan dengan baik,” ujarnya saat diwawancarai di lokasi, Senin (24/8/2026).
Yun menambahkan, DPRD tidak hanya berhenti pada soal administrasi. Proses pengolahan limbah pabrik menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan lingkungan dan kesehatan warga sekitar. Selain itu, hubungan antara perusahaan dan pengurus lingkungan setempat juga akan dicermati lebih dalam.
“Keharmonisannya Sesuai dengan yang Kami Dengar”
Soal hubungan perusahaan dengan warga, Yun mengaku telah menerima banyak masukan. Pihaknya akan memverifikasi kebenaran informasi tersebut di lapangan.
“Keharmonisannya sesuai dengan apa yang kami dengar,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan yang muncul tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu pihak. Dibutuhkan komunikasi yang melibatkan semua elemen agar solusi yang dihasilkan tidak merugikan warga maupun keberlangsungan usaha perusahaan.
Rencana Audiensi Lanjutan dan Opsi Penghentian Operasional
Dalam kesempatan yang sama, DPRD turut membahas rencana audiensi lanjutan yang akan digelar di gedung DPRD Kota Cimahi. Salah satu poin yang mengemuka adalah kemungkinan penghentian sementara aktivitas operasional PT CAPP untuk dilakukan pengecekan menyeluruh terkait persoalan limbah dan dampak lingkungan.
“Mudah-mudahan ke depan kita akan melaksanakan lagi pertemuan antara pihak Pemerintah Kota Cimahi, kami sebagai anggota DPRD Kota Cimahi (wakil masyarakat), dan juga dari pihak perusahaan serta masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan,” tutur Yun.
Langkah ini diambil sebagai upaya mencari titik temu. DPRD memastikan setiap keputusan nantinya akan memprioritaskan kepentingan warga tanpa mengabaikan aspek hukum yang berlaku bagi perusahaan.
