BOGOR — Proses fasilitasi rancangan Perwali tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) yang digadang-gadang rampung akhir Agustus kini terpenuhi. Surat hasil fasilitasi dari Pemprov Jawa Barat telah diterima Pemkot Bogor.
Kepastian itu menjawab target yang sebelumnya diproyeksikan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor, Alma Wiranta. Pria yang akrab disapa Alma itu memastikan seluruh tahapan berjalan tanpa hambatan berarti.
"Ini langkah penting agar Kota Bogor punya payung hukum yang jelas dalam pencegahan, edukasi, dan penanggulangan, serta pembentukan Komisi P4S," ujar Alma saat ditemui awak media pada 14 Agustus lalu. Komisi P4S Dibentuk untuk Jawab Aspirasi Warga
Salah satu poin krusial dalam rancangan regulasi ini adalah pembentukan Komisi P4S. Lembaga ini hadir di tengah tuntutan beragam elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Islam di Kota Bogor yang selama ini intens menyuarakan perlindungan anak dan remaja.
Keberadaan komisi ini dimaksudkan untuk menjadi garda terdepan penanganan kasus sekaligus edukasi. Nantinya, komisi diharapkan bekerja sinergis dengan perangkat daerah terkait. Tiga Pilar Substansi Perwali: Edukasi, Pencegahan, Penanganan ISI: rancangan Perwali P4S tidak sekadar soal sanksi. Regulasi ini menitikberatkan pada tiga hal utama yang menjadi fondasi perlindungan masyarakat.
Pertama, edukasi publik yang masif. Kedua, upaya pencegahan dini di lingkungan keluarga dan sekolah. Ketiga, mekanisme penanganan yang jelas bagi korban maupun pihak yang membutuhkan perlindungan. Target Akhir Agustus Tercapai, Ini Kata Pekat
Alma sebelumnya memang optimistis proses fasilitasi oleh provinsi akan tuntas sesuai jadwal. Optimisme itu disampaikan di tengah aksi Forum Masyarakat Peduli Bogor (FMPB) yang menyuarakan hal serupa di Balai Kota.
"Fasilitasi Ranperwal oleh Provinsi Jabar dipastikan tuntas dan diprediksi akhir Agustus 2026 selesai," tegas Alma kala itu.
Dengan terbitnya surat resmi dari Sekda Provinsi Jawa Barat, prediksi tersebut kini menjadi kenyataan. Langkah Berikutnya: Penetapan dan Implementasi di Lapangan
Setelah proses fasilitasi selesai, langkah selanjutnya adalah penetapan Perwali oleh Wali Kota Bogor. Setelah itu, tahapan implementasi dimulai, termasuk pembentukan struktur Komisi P4S yang akan bertugas di lapangan.
Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang P4S yang menjadi payung hukum utama Perwali ini, kini menunggu aturan turunan yang lebih teknis. Dengan adanya Perwali, pelaksanaan di tingkat kota diharapkan lebih operasional dan terukur.
