BOGOR — Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor atas kerja sama selama proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 hingga mencapai persetujuan bersama. Menurutnya, penyesuaian anggaran dilakukan untuk merespons dinamika fiskal daerah tanpa mengorbankan program prioritas.
Dedie menyebut perubahan APBD ini disusun dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran agar tetap menjangkau kebutuhan pelayanan masyarakat.
Penyesuaian SiLPA dan PAD Jadi Pertimbangan Utama
Perubahan APBD 2026 antara lain mempertimbangkan penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Selain itu, dinamika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer turut menjadi dasar penghitungan ulang.
Peningkatan kebutuhan belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target pembangunan daerah juga masuk dalam pertimbangan. Penyesuaian dilakukan secara cermat dan realistis agar anggaran dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dan mempercepat pencapaian target pembangunan.
"Perubahan APBD ini disusun untuk merespons dinamika fiskal daerah dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. Penyesuaian dilakukan secara cermat dan realistis agar anggaran dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dan mempercepat pencapaian target pembangunan," kata Dedie Rachim.
Anggaran Kesehatan untuk Alat Medis dan Layanan Warga
Di sektor kesehatan, belanja daerah diarahkan untuk penguatan pelayanan kesehatan masyarakat. Alokasi mencakup pembangunan fasilitas serta pengadaan alat kesehatan.
Langkah ini menyasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah kota. Warga diharapkan merasakan peningkatan akses layanan medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.
Infrastruktur Dasar: Jalan Lingkungan hingga Drainase
Pada sektor infrastruktur dasar, belanja difokuskan untuk pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan. Anggaran juga dialokasikan untuk drainase, fasilitas umum, dan penerangan jalan.
Selain itu, taman dan sarana olahraga masuk dalam daftar belanja yang disiapkan. Pemkot Bogor menempatkan sektor ini sebagai penopang mobilitas warga dan kualitas lingkungan permukiman.
Persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor menandai tahap akhir pembahasan sebelum perubahan anggaran diterapkan pada sisa tahun anggaran berjalan. Dinas terkait di lingkungan Pemkot Bogor selanjutnya menindaklanjuti pelaksanaan program sesuai pagu yang telah disepakati.
