BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut perampingan struktur pemerintahan ini sebagai langkah efisiensi. Namun hingga kini belum ada angka resmi berapa rupiah penghematan yang ditargetkan dari penggabungan tersebut.
Pertanyaan soal besaran penghematan menjadi krusial. Perampingan organisasi tidak otomatis memangkas belanja dalam jumlah besar. Efisiensi baru terlihat jika penggabungan benar-benar menekan belanja rutin tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Komposisi Baru: Dinas Paling Banyak Mengalami Rasionalisasi
Dalam rancangan yang disampaikan Pemprov Jabar, enam organisasi akan dihapus dari struktur. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat tetap masing-masing satu.
Jumlah badan direncanakan turun dari sembilan menjadi delapan. Sementara dinas menjadi bagian yang paling banyak dipangkas, yakni dari 26 menjadi 21.
Pemprov juga merencanakan membentuk satu badan baru yang menangani pengelolaan aset daerah serta badan usaha milik daerah.
Enam Kelompok OPD yang Disatukan
Dedi Mulyadi mengungkap enam kelompok perangkat daerah yang masuk rencana penggabungan atau penataan:
- Bappeda disatukan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Dinas Lingkungan Hidup ditambah unsur Tata Ruang
- Dinas Koperasi disatukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- DP3AKB disatukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Sumber Daya Air digabungkan dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan digabungkan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga
Menurut Dedi, tujuan utamanya bukan semata-mata mengurangi jumlah organisasi.
"Efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak," kata Dedi.
Mengapa Penghematan Belum Bisa Dipastikan
Dedi menyebut penggabungan OPD diharapkan berdampak pada berbagai biaya rutin, mulai kebutuhan kantor, perjalanan dinas, hingga alat tulis kantor. Dengan organisasi lebih ramping, Pemprov berharap ruang anggaran untuk pembangunan bisa diperbesar, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Namun penggabungan belum tentu langsung menghapus seluruh biaya. Pemerintah tetap butuh pegawai, fasilitas, sistem kerja, anggaran program, dan perangkat pelayanan untuk menjalankan fungsi yang sebelumnya ditangani organisasi berbeda.
Karena itu, publik perlu melihat bukan hanya berapa dinas yang berkurang, tetapi juga berapa belanja rutin yang benar-benar dapat ditekan setelah struktur baru berjalan.
Risiko: Hanya Berganti Nama dan Struktur
Tantangan lain adalah memastikan penggabungan tidak membuat rentang kerja organisasi semakin luas dan koordinasi justru lebih rumit. Penggabungan sektor koperasi dengan perindustrian dan perdagangan, misalnya, menuntut pembagian fungsi yang jelas. Begitu pula saat sektor perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana digabung dengan administrasi kependudukan.
Efisiensi akan sulit tercapai jika struktur baru hanya memindahkan fungsi, jabatan, dan anggaran ke organisasi baru tanpa perubahan cara kerja. Sebaliknya, jika penggabungan mampu mengurangi duplikasi pekerjaan, menyederhanakan koordinasi, dan memangkas belanja operasional, kebijakan ini berpotensi memberi ruang fiskal baru bagi pemerintah daerah.
Jadwal Pembahasan di DPRD Jabar
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan penataan kelembagaan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan membuat struktur pemerintahan lebih rasional. Desain baru diarahkan agar organisasi tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan dengan struktur lebih sederhana.
Perubahan struktur ditargetkan mulai berlaku pada tahun anggaran berikutnya. Prosesnya belum selesai karena Ranperda masih harus dibahas bersama DPRD Jawa Barat.
DPRD Jabar telah menjadwalkan pembahasan oleh fraksi-fraksi mulai 15 September 2026. Pandangan umum fraksi dijadwalkan pada 28 September, kemudian jawaban gubernur atas pandangan umum tersebut pada 30 September 2026. Artinya, susunan akhir OPD Jawa Barat masih dapat mengalami perubahan selama pembahasan berlangsung.
