BOGOR — Koordinasi lintas kewenangan jadi biang lambatnya perbaikan jalan rusak di Kota Bogor. Jenal menyebut komunikasi dengan pusat dan provinsi selama ini tersendat, sehingga lubang di jalan negara dan jalan provinsi baru ditangani setelah memakan korban.
Pengalaman tahun lalu jadi dasar permintaan percepatan. Sejumlah titik penanganan berjalan lambat, sementara kerusakan terus meluas setiap kali hujan turun.
Pengaspalan Swadaya dan Uang Pribadi Wali Kota
Kondisi itu memaksa Pemkot Bogor turun tangan sendiri. Jalan berlubang yang berpotensi membahayakan pengendara ditambal lewat penanganan darurat, meski status kewenangannya ada di pusat atau provinsi.
"Pengalaman saya tahun lalu, penanganannya agak sedikit lambat dan terhambat komunikasi kami dengan pusat dan provinsi sehingga banyak kecelakaan warga Bogor," ujar Jenal.
Jenal mengaku sempat menggelontorkan dana pribadi untuk mengaspal jalan rusak. Langkah itu diambil karena warga tidak bisa menunggu koordinasi yang tak kunjung selesai.
"Akhirnya, kami melakukan pengaspalan sendiri dan saya menggunakan uang pribadi," tambahnya.
Dinas PUPR Diminta Aktif Jemput Bola ke Kementerian PU
Pemkot Bogor kini mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor lebih intensif berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat. Koordinasi dinilai jadi kunci agar perbaikan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Jenal mengaku sudah menghubungi Kementerian PU untuk membahas mekanisme penanganan darurat pada jalan yang bukan kewenangan Pemkot Bogor. Satu hal yang dipertanyakan, apakah Pemkot boleh menambal lebih dulu saat ditemukan lubang berpotensi memicu kecelakaan.
Kepastian mekanisme itu dibutuhkan agar penanganan darurat tidak berulang tiap tahun. Pemkot berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi saat musim hujan kali ini.
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Jadi Latar Permintaan
Permintaan percepatan disampaikan dalam apel kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana hidrometeorologi 2026. Forum itu mempertemukan lintas sektor, dari BPBD hingga instansi teknis, untuk menyiapkan langkah sebelum cuaca ekstrem datang.
Hujan dengan intensitas tinggi disebut menjadi pemicu utama kerusakan jalan dan longsor di Kota Bogor. Perbaikan yang terlambat memperbesar risiko kecelakaan bagi pengendara, terutama di jalur yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi.
Bagi Pemkot Bogor, percepatan penanganan bukan sekadar soal anggaran. Persoalannya ada pada kejelasan mekanisme dan kecepatan respons antarlevel pemerintahan.