JAWA BARAT — Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin dalam penyidikan dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018-2023. Penyitaan menyasar saksi di perkara yang disebut merugikan negara hingga Rp322,18 miliar itu. Status Bobby sejauh ini belum naik menjadi tersangka.
Paragraf pembuka: Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan penyitaan uang Rp2 miliar itu terjadi di tengah penyidikan yang sudah menyeret tiga tersangka ke tahanan. Bobby Rasyidin diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi, bukan pihak yang bertanggung jawab atas perkara. KPK belum mengungkap kapan uang disita maupun dari mana asal dana tersebut.
Status Bobby Masih Saksi
Budi menegaskan penyitaan tidak otomatis mengubah posisi Bobby dalam perkara. Menurut dia, uang itu diambil dari seorang saksi berinisial BR, yang dikonfirmasi sebagai Dirut KAI.
"Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar, dari salah seorang saksi Sdr. BR," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
KPK juga belum memerinci kaitan uang tersebut dengan objek pengadaan yang disidik. Yang pasti, kata Budi, penyitaan berada dalam ruang lingkup perkara dugaan tindak pidana korupsi digitalisasi SPBU.
Kerugian Negara Rp322,18 Miliar
Perkara ini mencuat dari pengadaan sistem digitalisasi SPBU Pertamina pada 2018-2023. KPK menghitung kerugian keuangan negara mencapai Rp322,18 miliar dari proyek tersebut. Angka itu menjadi salah satu yang terbesar dalam penanganan korupsi sektor energi dalam beberapa tahun terakhir.
Sebelumnya, KPK menahan tiga tersangka dalam kasus yang sama pada Selasa (4/8/2026). Penahanan itu menandai perkara masuk tahap penyidikan serius, dengan digitalisasi SPBU sebagai titik sentral dugaan penyimpangan.
Mengapa Digitalisasi SPBU Disorot
Digitalisasi SPBU Pertamina mencakup sistem pencatatan transaksi bahan bakar di ribuan stasiun pengisian. Proyek ini menyentuh langsung pendapatan penjualan BBM perseroan, sehingga pengadaan teknologi di dalamnya rawan dimanipulasi.
Nama Bobby Rasyidin masuk ke permukaan karena posisinya sebagai orang nomor satu di KAI. Sebelum memimpin KAI, ia berkiprah di lingkungan Pertamina. KPK belum menjelaskan apakah keterkaitan itu menjadi alasan pemanggilan, dan enggan berkomentar lebih jauh soal materi pemeriksaan.
Penutup: Penyitaan Rp2 miliar menambah daftar aset yang diamankan KPK di perkara digitalisasi SPBU, meski status hukum Bobby Rasyidin belum berubah. Bagi publik, yang menunggu jawaban adalah siapa pihak yang benar-benar menikmati aliran dana proyek yang merugikan negara ratusan miliar rupiah itu.