JAKARTA — Pemerintah melalui Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa jalur PTUN tidak membuka peluang mengubah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pernyataan itu disampaikan Yusril kepada wartawan, Selasa (10/11/2026), menanggapi rencana Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat peradilan tata usaha negara.
Menurut Yusril, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah memutus perkara tersebut hingga tingkat akhir. Karena materi yang dipersoalkan dinilai sama, ia menilai tidak ada manfaat hukum bila perkara diajukan ulang melalui PTUN.
Putusan MK dan MA Dinilai Sudah Final
Yusril menempatkan putusan MK sebagai titik yang tidak bisa ditarik kembali. Untuk MA, ia menyebut peninjauan kembali (PK) sebagai batas terakhir, tetapi menilai tidak ada pihak yang akan menempuh langkah itu.
"Tidak ada, tidak ada (celah hukum). Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Bahkan akan mengeksekusi putusan," kata Yusril.
Ia menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah justru akan menjalankan putusan yang sudah ada. Posisi itu menutup kemungkinan pemerintah menjadi pihak yang membuka kembali perkara.
Posisi Gibran Berbeda di Tiga Perkara
Yusril merinci posisi hukum Gibran yang tidak seragam di sejumlah perkara. Dalam perkara yang diajukan Subhan, Gibran bukan pihak tergugat intervensi sehingga tidak punya ruang mengajukan upaya hukum lanjutan.
Pada perkara yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana, Gibran tercatat sebagai tergugat intervensi. Secara teoritis, posisi itu memberinya hak mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
"Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," ujar Yusril.
Mengapa PTUN Dinilai Tak Mengubah Substansi
Persoalan utama, menurut Yusril, bukan pada jenis upaya hukum yang dipilih, melainkan pada substansi perkara yang sudah diputus hingga tingkat tertinggi. Materi yang dipersoalkan dinilai identik dengan yang telah diselesaikan MK dan MA.
Karena itu, membawa perkara ke PTUN dinilai tidak menghasilkan perubahan atas putusan yang sudah final. Pernyataan Yusril muncul setelah Gibran menyampaikan keinginan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Dengan posisi hukum seperti itu, perdebatan soal dokumen pendidikan Gibran berpotensi berhenti di ranah putusan yang sudah ada. Pemerintah memilih mengeksekusi putusan, sementara jalur PTUN dinilai tidak punya daya ubah terhadap materi yang telah diputus.