GARUT — Bupati Abdusy Syakur Amin menyampaikan kebijakan pemangkasan TPP ASN saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Aula BPKAD Kabupaten Garut, Selasa (3/11/2026). Menurut Syakur, pemotongan 15 persen itu bukan sekadar kalkulasi angka di atas kertas, melainkan wujud tanggung jawab kolektif birokrasi.
Di luar pemangkasan TPP, Pemkab Garut mengandalkan efisiensi internal agar mesin pembangunan tidak berhenti di tengah jalan. Kebijakan ini menyusul tuntutan pemenuhan target tambahan alokasi anggaran pembangunan dari Pemprov Jawa Barat.
Mengapa TPP ASN Dipangkas 15 Persen
Syakur menempatkan pemotongan TPP sebagai bagian dari upaya mengumpulkan anggaran untuk kegiatan pembangunan. Ia meminta seluruh pihak berpartisipasi menanggung beban fiskal yang sedang menekan daerah.
"Ini sebagai bagian dari pengorbanan bersama. Saya ingin semua pihak berpartisipasi dalam upaya mengumpulkan anggaran untuk kegiatan pembangunan," ujar Syakur.
Ruang fiskal Pemkab Garut tertekan akibat akumulasi efisiensi. Evaluasi APBD Perubahan menjadi titik munculnya kebijakan yang langsung memengaruhi penghasilan pegawai negeri di lingkungan pemda.
Audit BPK Soroti Pengadaan Barang dan Jasa di Seluruh SKPD
Bersamaan dengan kebijakan penghematan, Pemkab Garut menghadapi audit BPK yang berlangsung 2–16 November 2026. Tim auditor menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa di hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai area paling rawan kebocoran.
Syakur melontarkan ultimatum kepada para kepala SKPD agar segera merampungkan pekerjaan rumah dari audit periode sebelumnya. Menurutnya, masih ada sejumlah rekomendasi dan kewajiban pengembalian keuangan negara yang belum tuntas hingga kini.
"Kita akan ingatkan kembali supaya semuanya bisa diselesaikan," kata Syakur.
Ujian Transparansi di Tengah Penghematan
Audit kali ini menjadi ujian krusial bagi Pemkab Garut. Di tengah kebijakan penghematan yang membebani kantong pegawai, publik menagih komitmen nyata birokrasi untuk membuktikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab belum merinci besaran nominal penghematan dari pemotongan TPP maupun proyek pembangunan yang akan dibiayai dari kebijakan tersebut. Kewajiban pengembalian keuangan negara yang belum tuntas juga belum disebutkan angkanya.
