GARUT — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, membeberkan sejarah pembentukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai dengan keterbatasan sumber daya manusia. Pada Oktober 2024, lembaga ini tercatat hanya memiliki dua personel resmi sebelum akhirnya berkembang menjadi struktur organisasi yang solid.
Kondisi awal yang sangat sederhana tersebut tidak menyurutkan langkah BGN untuk merancang program prioritas nasional. Perintisan ini melibatkan sekitar 15 relawan yang bertugas mencari dukungan kemitraan di berbagai daerah. Mereka bahkan harus mengelola dana talangan operasional hingga Rp900 juta setiap bulan guna memastikan program berjalan sesuai rencana.
Sony mengungkapkan bahwa saat BGN pertama kali dibentuk, kantor tersebut hanya diisi oleh Kepala BGN Dadan dan Wakil Kepala BGN Loedwig Pusung. Fokus utama tim kecil ini adalah menjaring dukungan seluas-luasnya dari berbagai pihak agar program makan siang gratis, yang kini bernama MBG, dapat segera direalisasikan.
"Setiap hari kami berdiskusi membahas bentuk kegiatan MBG serta siapa saja yang bisa dilibatkan untuk mendukung program yang saat itu masih disebut makan siang gratis," ujar Sony Sonjaya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (4/5/2026).
Para relawan yang bergabung sejak awal diberi mandat untuk menghubungi jaringan pengusaha, kolega, hingga keluarga. Mereka mencari mitra yang bersedia membantu pembangunan dapur, pengadaan peralatan, hingga penyediaan dana talangan. Pendekatan ini dilakukan secara personal melalui komunikasi telepon maupun pertemuan tatap muka langsung.
"Banyak yang menanyakan soal SPK (Surat Perintah Kerja), tapi saat itu kami belum bisa memastikan bentuk kerja sama. Yang kami cari adalah orang-orang yang yakin program ini akan berjalan dan bersedia mendukung sejak awal," kata Sony.
Keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada logistik, tetapi juga akurasi data. Sony menekankan pentingnya sistem pendataan yang terukur mulai dari jumlah dapur, profil penerima manfaat, hingga distribusi porsi makanan. Pendataan awal ini melibatkan peran Babinsa yang menghimpun data secara berjenjang hingga tingkat Kodam.
Data dari lapangan kemudian dipadukan dengan sumber resmi lainnya seperti Dapodik, data Kementerian Agama, serta data dari BKKBN. Berbekal pengalaman panjang di Kepolisian dalam mengembangkan sistem pelaporan, Sony merancang sistem digital khusus untuk mendukung operasional MBG di lapangan.
Sistem tersebut dinamakan PPMBG. Platform digital ini dirancang untuk menampung seluruh data dari 100 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan efisiensi distribusi di seluruh wilayah jangkauan program.
Pengembangan sistem digital terus berlanjut saat tahap uji coba dilakukan di Warung Kiara dan dapur Bojong Koneng. Lokasi dapur Bojong Koneng sendiri merupakan properti milik Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dijadikan salah satu lokasi percontohan nasional. Pada tahap ini, BGN mulai menerapkan sistem manajemen armada (fleet management).
"Sejak awal saya berpikir bahwa setiap pekerjaan harus didukung oleh sistem dan menghasilkan data. Dengan sistem yang baik, pengelolaan program dalam skala besar akan jauh lebih mudah," ujar Sony menjelaskan visinya tentang digitalisasi program gizi nasional.
Penerapan pelaporan operasional berbasis digital ini memungkinkan tim memantau pergerakan logistik secara real-time. Hal ini menjadi krusial mengingat skala program yang melibatkan ribuan porsi makanan setiap harinya. Pengalaman dari keterbatasan di masa awal kini menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan program MBG secara nasional.
Saat ini, sebagian besar relawan yang berjuang sejak awal telah menempati posisi strategis sebagai pejabat eselon I dan II di struktur resmi Badan Gizi Nasional. Transformasi dari nol personel hingga menjadi lembaga dengan sistem digital canggih menandai babak baru dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.