CIREBON — Angka keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cirebon terus menunjukkan tren fluktuatif namun tetap tinggi. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, sepanjang triwulan pertama tahun ini, sebanyak 2.448 warga telah bertolak ke luar negeri.
Jumlah tersebut menempatkan Kabupaten Cirebon di peringkat keempat nasional sebagai daerah asal pengirim PMI terbanyak. Posisi ini berada tepat di bawah Kabupaten Indramayu yang memimpin dengan 4.096 PMI, disusul Lombok Timur (3.221 PMI), dan Cilacap (2.694 PMI).
Data BP2MI menunjukkan, pada Januari sebanyak 866 orang berangkat, menurun tipis menjadi 701 orang pada Februari, lalu kembali melonjak ke angka 881 orang pada Maret. Secara nasional, total penempatan PMI pada kuartal pertama 2026 menembus 65.813 orang.
Mayoritas pahlawan devisa asal Cirebon terserap di sektor domestik dan perawatan. Profesi caregiver (pengasuh/perawat) menjadi yang paling diminati dengan serapan 15.056 orang secara nasional. Disusul pekerja perkebunan (plantation worker) sebanyak 7.225 orang, asisten rumah tangga (house maid) 5.936 orang, operator produksi 3.832 orang, serta pekerja industri 3.430 orang.
Menanggapi fenomena ini, Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengakui bahwa derasnya arus migrasi tenaga kerja dipicu oleh faktor klasik. Ia menyebut himpitan ekonomi dan masih terbatasnya lapangan kerja yang mapan di tingkat lokal menjadi pendorong utama.
”Fenomena tingginya angka pekerja migran ini terus menjadi perhatian serius kami di jajaran pemerintah daerah. Realitas di lapangan menunjukkan, banyak warga yang secara sadar memilih bekerja ke luar negeri karena potensi penghasilan di sana dinilai jauh lebih menjanjikan dan kompetitif dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia di daerah sendiri,” ujar Imron saat dikonfirmasi pada Rabu (20/5/2026).
Tingginya angka mobilitas tenaga kerja ini kian mempertegas tradisi merantau yang masih mengakar kuat di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Pola migrasi warga Cirebon ke luar negeri sudah berlangsung secara turun-temurun, dengan jaringan sosial yang terbangun di negara-negara tujuan seperti Taiwan, Hong Kong, dan Timur Tengah.
Pemerintah daerah, lanjut Imron, terus berupaya menyediakan program pelatihan dan perlindungan bagi calon PMI. Tujuannya agar para pekerja migran tidak hanya mendapatkan penghasilan yang lebih baik, tetapi juga terlindungi dari praktik penempatan ilegal dan eksploitasi di negara tujuan.