BANDUNG — Realisasi penerimaan perpajakan di Jawa Barat menunjukkan performa positif di awal tahun. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III mencatatkan setoran Rp10,23 triliun, berkontribusi signifikan terhadap surplus APBN provinsi yang mencapai Rp11,9 triliun pada Januari hingga Maret 2026.
Berapa Besar Kontribusi DJP Jabar III terhadap Surplus APBN?
Angka setoran dari DJP Jabar III tersebut setara dengan 85,9 persen dari total surplus APBN Jawa Barat. Artinya, hampir seluruh kelebihan anggaran provinsi berasal dari penerimaan pajak yang dikelola kantor wilayah tersebut.
Kinerja ini menjadi salah satu indikator aktivitas ekonomi di wilayah selatan Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Cimahi, yang menjadi wilayah kerja DJP Jabar III.
Apa Dampak Surplus APBN bagi Warga Jawa Barat?
Surplus APBN memberikan ruang fiskal bagi pemerintah pusat untuk menyalurkan belanja negara di Jawa Barat. Belanja tersebut mencakup program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan subsidi energi yang langsung dirasakan masyarakat.
Dengan penerimaan pajak yang kuat, pemerintah juga memiliki fleksibilitas lebih besar dalam merespons kebutuhan mendesak, misalnya penanganan bencana atau stabilisasi harga pangan di daerah.
Mengapa Penerimaan Pajak di Jabar Bisa Melonjak?
Kinerja positif DJP Jabar III tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak serta pengawasan yang ketat. Selain itu, pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri manufaktur di wilayah tersebut turut mendongkrak penerimaan negara.
“Penerimaan Rp10,23 triliun ini merupakan hasil kerja bersama antara petugas pajak dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” ujar Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III dalam keterangan resmi.
Bagaimana Proyeksi APBN Jabar hingga Akhir 2026?
Dengan surplus di kuartal pertama, target penerimaan pajak nasional di Jawa Barat diyakini masih dapat tercapai. Namun, fluktuasi harga komoditas dan daya beli masyarakat tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
Pemerintah daerah dan pusat akan terus mengoptimalkan penagihan serta memperluas basis wajib pajak baru untuk menjaga momentum positif ini hingga akhir tahun.
