JAWA BARAT — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat menjadi prioritas utama yang pengawasannya dilakukan secara intensif. Dalam pertemuan dengan direksi Karya Group pada Senin (25/5), Dony menekankan pentingnya monitoring progres setiap pekan agar setiap hambatan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti.
"Sekolah Rakyat harus menjadi simbol hadirnya negara dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat," ujar Dony dalam keterangan resminya di Jakarta.
Untuk menjaga kelancaran proyek, BP BUMN memastikan dukungan pendanaan terus diperkuat. Selain itu, perusahaan-perusahaan BUMN Karya didorong untuk lebih selektif dalam memilih vendor dan subkontraktor. Langkah ini ditempuh demi menjaga kualitas konstruksi dan menghindari potensi masalah di kemudian hari.
Pembahasan dalam pertemuan itu juga menyoroti penguatan aspek legal dan hubungan kelembagaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian pembangunan di lapangan, terutama dalam mengurus perizinan dan standar teknis bangunan.
Keberadaan Sekolah Rakyat dirancang bukan hanya sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas di berbagai daerah. Dengan melibatkan puluhan ribu tenaga kerja lokal, proyek ini juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar lokasi pembangunan.
Dony menambahkan, sinergi antar BUMN tidak hanya diarahkan pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan proyek berjalan berkelanjutan. Artinya, setelah rampung nanti, sekolah-sekolah tersebut harus benar-benar bisa dioperasikan dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.
Target penyelesaian seluruh sekolah pada 20 Juni 2026 menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak lagi menunda pemerataan akses pendidikan. Dengan pengawalan ketat dari BP BUMN dan Danantara, proyek ini diharapkan menjadi salah satu bukti konkret kehadiran negara di sektor pendidikan dasar.