KABUPATEN BANDUNG — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Kabupaten Bandung memasuki babak baru. Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak agar sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ini segera memiliki kawasan sendiri yang tidak bercampur dengan aktivitas publik.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, menyebut fasilitas yang digunakan saat ini di KONI Kabupaten Bandung sudah cukup representatif untuk sementara. Namun, konsep sekolah berasrama membutuhkan lingkungan belajar yang lebih kondusif.
“Untuk sementara fasilitas yang digunakan sudah cukup representatif. Namun ke depan, Sekolah Rakyat harus memiliki kawasan tersendiri yang terintegrasi karena konsepnya adalah sekolah berasrama sehingga membutuhkan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan tidak bercampur dengan aktivitas publik,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan SRT 16 di Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026).
Hasbullah mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Tidak hanya itu, terdapat rencana penambahan empat unit Sekolah Rakyat lainnya di wilayah tersebut.
Keberadaan sekolah ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat miskin. Angka putus sekolah di Jawa Barat yang masih berada di atas rata-rata nasional menjadi alasan utama percepatan program ini.
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan catatan khusus kepada pemerintah daerah terkait kualitas lulusan. Selain penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, akhlak, dan budi pekerti peserta didik menjadi output yang harus dijaga.
“Kami berharap pemerintah daerah ikut mendukung program pemerintah pusat ini, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Output yang ingin kita jaga bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan budi pekerti peserta didik,” kata Hasbullah.
Dukungan juga diperlukan untuk kesejahteraan tenaga pendidik. Meskipun rekrutmen guru menjadi kewenangan Kementerian Sosial, pemerintah daerah diminta tetap memberikan dukungan agar kinerja para pendidik optimal.
Hasbullah menegaskan, pengembangan Sekolah Rakyat harus didasarkan pada data yang akurat. Angka putus sekolah dan jumlah penduduk miskin ekstrem menjadi acuan utama dalam menentukan kapasitas dan lokasi penambahan sekolah.
Program ini memberikan jaminan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari biaya sekolah, asrama, makan, hingga perlengkapan belajar. Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berpotensi putus sekolah karena keterbatasan ekonomi menjadi sasaran utama.
“Ini berarti negara hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Dengan pendidikan yang baik, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di masa depan,” tutup Hasbullah.