BANDUNG — Suhu politik olahraga Jawa Barat memanas menjelang Musorprov KONI periode 2026–2030. Sejumlah nama bermunculan, dukungan mengalir, dan deklarasi mulai terlihat di pemberitaan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, pertanyaan mendasar justru jarang dilontarkan: kriteria seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk memimpin olahraga Jawa Barat ke depan?
Organisasi ini tidak sedang mencari sekadar orang kaya atau mereka yang dekat dengan kekuasaan. Sejarah mencatat, figur "berkantong tebal" kerap datang bukan untuk membina, melainkan menjadikan organisasi sebagai kendaraan kepentingan pribadi. Uang penting, tetapi di tangan pemimpin yang rakus, ia menjadi racun bagi pembinaan atlet.
KONI Jawa Barat membutuhkan pemimpin dengan kapital, tetapi tanpa watak serakah. Figur yang tidak pernah puas terhadap harta justru akan menggerogoti organisasi dari dalam. Yang lebih krusial, ketua umum tidak harus menjadi analis ulung. Urusan teknis sudah menjadi domain tim kerja dan bidang-bidang di bawahnya.
Yang dibutuhkan adalah kepekaan membaca prestasi, cukup melek data agar tidak mudah dikelabui laporan, dan bijak mempercayakan urusan teknis kepada ahlinya. Pemimpin yang merasa paling pintar sendiri hanya akan mematikan kerja tim.
Catatan terpenting, KONI tidak memerlukan pemimpin yang hanya dekat dengan penguasa tanpa mampu memperjuangkan anggaran sesuai kebutuhan riil atlet, pelatih, dan Pengprov. Kedekatan tanpa keberanian hanya melahirkan "anggaran politik" — anggaran berdasarkan kalkulasi kepentingan, bukan kebutuhan lapangan. Selama pola ini berlangsung, atlet dan pelatih selalu menjadi pihak yang dikorbankan.
Jawa Barat membutuhkan sosok pemersatu yang mampu berkoordinasi dengan KONI kabupaten/kota, membangun komunikasi baik dengan Pengprov, serta memiliki terobosan nyata dalam pendanaan. Termasuk keberanian mendorong olahraga menjadi sasaran anggaran CSR dunia usaha.
Dunia olahraga modern menuntut KONI tidak lagi bergantung pada APBD. Diversifikasi pendanaan melalui CSR, kemitraan swasta, dan industri olahraga adalah keniscayaan. Pemimpin yang hanya menunggu kucuran APBD sesungguhnya sedang menunda kemunduran, bukan membangun kemajuan.
Pengalaman organisasi juga menjadi prasyarat mutlak. Figur yang lahir dari dalam KONI Jabar dipandang lebih siap karena telah memahami tata laksana, ritme kerja, dan hubungan antarlembaga. Ketua umum bukan jabatan untuk belajar dari nol; pemimpin baru akan menghabiskan separuh periode hanya untuk beradaptasi.
Yang tak kalah penting adalah loyalitas pada Pengprov. Artinya, hadir tanpa berbelit-belit saat cabor membutuhkan bantuan. Pengurus di lapangan paling tahu rasanya berhadapan dengan pemimpin yang sulit ditemui, lambat merespons, dan penuh prosedur berputar-putar.
Loyalitas juga harus mengalir ke seluruh elemen, bukan hanya untuk agenda pribadi. Pemimpin yang sibuk dengan egonya menjadikan organisasi sebagai panggung, sedangkan pemimpin loyal menjadikan dirinya pelayan. KONI ada untuk melayani cabor dan daerah.
Terakhir, setiap bakal calon sepatutnya jujur mengukur baju sendiri. Bagaimana mungkin hendak memimpin puluhan cabor jika sekadar menghidupi satu cabang saja masih kesulitan? Musorprov adalah momentum menentukan masa depan olahraga Jabar, dan seluruh pemilik suara harus cermat sebelum menjatuhkan pilihan.