JAWA BARAT — Budi menyampaikan hal tersebut usai ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan pasokan pangan di wilayah terdampak erupsi tetap berjalan normal.
"Dari pantauan kami sementara tidak ada masalah. Mudah-mudahan tidak ada masalah," ujar Budi.
Budi menjelaskan SP2KP mampu melacak pergerakan harga pangan di seluruh kabupaten dan kota, termasuk kawasan yang saat ini terpapar abu vulkanik. Berdasarkan data sistem tersebut, harga di lapangan masih terpantau aman.
"Kami bisa pantau dari SP2KP karena SP2KP di semua kabupaten kota, yang terkena dampak pun kita lihat sebenarnya harganya stabil," ujar Budi.
Politikus Partai Amanat Nasional itu menambahkan, pemerintah tidak hanya memantau harga di wilayah bencana, tetapi juga memastikan distribusi logistik tidak tersendat akibat gangguan transportasi.
Budi menyoroti cara publik merespons dinamika harga di pasaran. Menurut dia, indikator kenaikan harga bahan pokok seharusnya merujuk pada harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah, bukan semata perbandingan harga harian.
Sebagai contoh, harga acuan telur ayam saat ini dipatok Rp 30 ribu per kilogram. Angka itu ditetapkan pemerintah bersama asosiasi terkait setelah menghitung akumulasi biaya produksi, biaya administrasi, serta harga wajar di tingkat peternak.
Meski tren harga telur ayam di pasaran belakangan naik dari Rp 22 ribu menjadi Rp 26.600 per kg, angka tersebut masih di bawah batas acuan pemerintah.
"Jadi makanya kalau kita lihat naiknya mestinya dari naik harga acuan," ujar Budi.
Budi menegaskan intervensi pemerintah di pasar tidak hanya dilakukan saat harga pangan naik, tetapi juga ketika harganya turun di bawah acuan. Ia mencontohkan harga daging ayam yang sempat merosot dari harga acuan Rp 40 ribu per kg menjadi Rp 34 ribu per kg.
Kondisi itu memicu protes peternak lantaran pemasukan tidak sebanding dengan biaya produksi, terutama harga pakan. Jika dibiarkan, peternak berisiko menghentikan produksi hingga gulung tikar, yang justru memicu kelangkaan stok ayam dan kenaikan harga di kemudian hari.
"Pemerintah itu mengintervensi tidak hanya harga yang naik saja, tapi harga yang turun. Harga yang turun itu jangan sampai membuat si produsen gulung tikar. Jadi, untuk mencapai harga seimbang sesuai harga acuan," ujar Budi.
Bagi pedagang dan distributor, pernyataan Mendag ini menegaskan bahwa patokan resmi adalah harga acuan, bukan fluktuasi harian. Selama harga di lapangan bergerak di antara batas bawah dan batas atas acuan, pemerintah cenderung tidak melakukan operasi pasar.
Pelaku usaha pangan di wilayah terdampak erupsi tetap perlu mengantisipasi risiko distribusi, terutama jika abu vulkanik mengganggu jalur logistik antarkabupaten. Stok penyangga di gudang daerah menjadi kunci menahan lonjakan harga jangka pendek.