GARUT — Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag ESDM) Garut Ridwan Efendi menyatakan masa tanggap darurat pascakebakaran Pasar Andir sudah berakhir. Pemda melanjutkan penanganan dengan memasang penutup atap menggunakan konstruksi baja ringan dan spandek.
Pemasangan atap berjalan dalam kurun 14 hari yang kini sedang berlangsung. Pasar Andir ditetapkan Pemda sebagai kejadian bencana setelah kebakaran beberapa hari lalu.
Ridwan memastikan pedagang tidak direlokasi dan tetap berjualan di lokasi semula. Pihaknya mengatur jadwal agar pekerjaan atap dan aktivitas ekonomi tidak bertabrakan.
"Untuk aktivitas pedagang itu masih secara berkesinambungan jadi kita mengatur saja, mengatur jadwal pedagang. Jadi mereka berdagang dari pukul 5 pagi sampai pukul 10, setelah itu dilanjutkan pekerjaan pemasangan atap setelah sebelumnya di sterilisasi dulu, tidak direlokasi masih ditempat semula," kata Ridwan, Jumat (23/10/2026).
Usulan anggaran perbaikan darurat sebesar Rp 1,5 miliar disusun setelah peninjauan bersama tim teknis Dinas PUPR. Inspektorat bertindak sebagai pihak yang melakukan audit dan verifikasi atas hitungan tersebut.
"Kami setelah melakukan peninjauan dan setelah dihitung bersama tim teknis dari PUPR dan hasil audit juga dan verifikasi dengan Inspektorat, itu mengusulkan untuk kebutuhan perbaikan darurat itu di 1,5 miliar sekian, dari APBD," ucap Ridwan.
Angka itu berbeda dari kebutuhan ideal yang dihitung Dinas PUPR. Untuk satu Pasar Andir, terutama bagian yang terdampak kebakaran, kebutuhan ideal disebut sekitar Rp 3,5 miliar.
Pemkab Garut belum menerima dukungan anggaran dari Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Ridwan menyebut penanganan saat ini masih pada tahap darurat, sehingga usulan revitalisasi akan diajukan pada kesempatan tahun berikutnya.
"Kalau dari Pemprov Jabar maupun pusat sejauh ini belum ya, karena ini masih penanganan darurat ya. Kalau untuk revitalisasi ya mungkin nanti ada kesempatan tahun berikutnya kami akan mengusulkan baik itu ke provinsi dan juga ke kementerian perdagangan," ujarnya.
Keterbatasan APBD membuat Pemkab Garut belum bisa menjanjikan bantuan uang bagi pedagang terdampak. Ridwan menyebut pihaknya sedang mencari skema pendanaan lain di luar APBD, termasuk CSR.
Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) juga dinilai sulit diandalkan karena bersamaan dengan penanganan kebakaran TPA Pasir Bajing. Pemkab masih mengupayakan sumber dana lain semaksimal mungkin.
"Jadi kita masih mencari sumber-sumber lain yang memang dipandang sangat dimungkinkan, termasuk apakah itu CSR ataupun hal lain," ujar Ridwan.
Besaran bantuan belum bisa dipastikan. Ridwan menyatakan pengupayaan masih dalam tahap pembahasan, termasuk apakah kebutuhan pedagang dapat tercover pada kesempatan kali ini.