BANDUNG — Wakil Ketua Pansus XIII DPRD Jawa Barat Hasim Adnan mengungkapkan, dari peninjauan terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, pihaknya menemukan kurang lebih 83 poin yang perlu ditindaklanjuti. Rekomendasi ini mencakup sektor pembangunan manusia, infrastruktur, kesejahteraan sosial, hingga lingkungan hidup.
"Dari peninjauan atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, ada kurang lebih 83 rekomendasi," kata Hasim di Bandung, Rabu.
Angka Kematian Ibu dan Stunting Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Pada sektor pembangunan manusia, DPRD memberikan perhatian khusus pada indikator pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dua isu utama yang disorot adalah kesehatan ibu dan anak, khususnya angka kematian ibu melahirkan dan kematian balita, serta prevalensi stunting.
"Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi," ujar Hasim. Ia menambahkan, akses dan kualitas layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
Anggaran Lingkungan Hidup Hanya 0,4 Persen, DPRD Minta Dievaluasi
Sorotan tajam juga diarahkan pada aspek lingkungan hidup. DPRD menilai pengelolaan persampahan, kualitas air, dan udara masih memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Salah satu temuan paling mencolok adalah alokasi anggaran untuk sektor ini yang hanya sebesar 0,4 persen.
"Alokasi anggaran pada sektor ini hanya 0,4 persen, perlu dievaluasi untuk menunjukkan keseriusan kita membangun lingkungan hidup berkelanjutan," tegas Hasim.
Infrastruktur Jalan dan Link and Match Pendidikan-Industri
Di bidang infrastruktur, capaian pemantapan jalan dinilai sudah menunjukkan perkembangan. Namun, DPRD mendorong agar peningkatan konektivitas wilayah dilakukan secara lebih merata, sejalan dengan kebijakan pemerataan pembangunan.
Sementara itu, di sektor ketenagakerjaan, rekomendasi difokuskan pada penguatan link and match antara pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Optimalisasi pendidikan vokasi, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta kemitraan industri yang kondusif menjadi poin utama yang harus diperkuat.
Gubernur Diminta Bentuk Tim Khusus Tindak Lanjut
Hasim menegaskan bahwa evaluasi kinerja gubernur tahun 2025 ini harus menjadi momentum koreksi arah pembangunan daerah. DPRD meminta agar seluruh rekomendasi ini dijadikan dasar perumusan kebijakan ke depan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan.
"Kami meminta Gubernur Jabar untuk membentuk tim khusus guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat untuk perbaikan di tahun berikutnya," tuturnya.
DPRD juga mendorong penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas dan sistematis agar pembangunan Jawa Barat ke depan benar-benar berdampak dan berkelanjutan.
