BOGOR — Spirit “Kuta Udaya Wangsa” yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Bogor bukan sekadar slogan. Frasa dari bahasa Sansekerta ini mengandung visi besar: menjadikan wilayah dengan 40 kecamatan itu sebagai pusat peradaban yang maju tanpa meninggalkan akar budaya.
Yusfitriadi, pengamat kebijakan publik yang kerap mengulas arah pembangunan daerah, menjelaskan makna di balik tiga kata tersebut. “Kuta berarti kota atau benteng, Udaya berarti kejayaan atau terbit, dan Wangsa berarti bangsa atau keturunan,” ujarnya dalam sebuah forum diskusi. Ia menekankan bahwa semangat ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata, bukan sekadar pajangan di spanduk.
Menurut Yusfitriadi, spirit ini mendorong tiga hal utama: pembangunan infrastruktur yang manusiawi, penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal, dan tata ruang yang tidak mengorbankan lingkungan. “Warga tidak hanya menjadi penonton. Mereka harus menjadi subjek pembangunan,” katanya.
Ia mencontohkan, Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Jakarta dan memiliki kawasan penyangga ibu kota perlu merancang transportasi massal yang terintegrasi dengan pelestarian situs budaya. Jika tidak, risiko urban sprawl dan hilangnya identitas lokal semakin besar.
Pemkab Bogor tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Kuta Udaya Wangsa menjadi bingkai filosofis agar pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peradaban. Yusfitriadi menilai, momentum ini krusial karena Kabupaten Bogor menghadapi tekanan urbanisasi dan alih fungsi lahan yang masif.
“Tanpa spirit yang jelas, Bogor bisa kehilangan jati diri. Kuta Udaya Wangsa mengingatkan bahwa kemajuan harus berakar pada budaya sendiri,” tambahnya.
Yusfitriadi mendorong agar konsep ini diturunkan ke dalam program konkret seperti revitalisasi ruang publik berbasis kearifan lokal, pengembangan desa wisata budaya, dan pelibatan tokoh adat dalam musrenbang. Ia juga menyoroti pentingnya indeks kebahagiaan warga sebagai tolok ukur keberhasilan, bukan hanya angka investasi.
“Jangan sampai kita bangga dengan mal dan apartemen, tetapi gotong royong dan bahasa daerah justru punah,” tegasnya.
Dengan populasi lebih dari 5 juta jiwa, Kabupaten Bogor menargetkan diri sebagai pusat peradaban Nusantara yang modern namun tetap berbudaya. Yusfitriadi menambahkan, kunci keberhasilannya ada pada konsistensi kebijakan dari bupati hingga level RT. “Spirit ini harus hidup di setiap kebijakan, bukan hanya di pidato,” pungkasnya.
Masyarakat akar rumput, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM berbasis budaya, menjadi pihak yang paling diuntungkan. Jika kebijakan berpihak pada pelestarian budaya dan lingkungan, lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata heritage akan terbuka. Sebaliknya, pengembang properti yang tidak ramah lingkungan justru akan mendapat tekanan lebih ketat.